Pasalnya, PT Dharma Kemas Berganda membebankan pembayaran lahan pada masyarakat sebesar Rp 285.000 s/d 700.000 /M2, setelah mendapat alokasi lahan dari BP Batam.
”Ini sangat luar biasa pak, sepengetahuan kami PT Dharma Kemas Berganda mendapat alokasi lahan dari BP Batam untuk pembayaran UWTO dengan harga Rp.43.000/m2. Kenapa semahal ini yang kami harus bayarkan. Padahal lahan sebelumnya sudah ditata oleh masyarakat dengan mendirikan bangunan rumah permanen, tapi BP Batam tiba–tiba mengalokasikan lahan yang kami tempati pada PT DKB, dan kemudian menjual tanah/kavling kepada warga dengan harga setinggi langit” ungkap Lenni, salah satu warga Kampung Belimbing belum lama ini pada tim AMJOI Group.
Ia pun merasa heran atas kebijakan yang dibuat BP Batam. Alasannya, mengapa BP Batam memanggil pihak pengusaha yang mendapatkan alokasi lahan akan tetapi belum melakukan pembangunan di panggil. Sementara pengusaha yang menjual yang mendapat lahan dan menjualnya dengan begitu tinggi pada masyarkat dibiarkan begitu saja oleh BP Batam.
"Kalau BP Batam mau tegas dalam mengambil sikap pada pengusaha. Kami sebagai warga meminta BP Batam jangan tebang pilih," kata Leni, dengan nada kesal.
Tampubolon, warga lainnya juga sangat menyayangkan sikap BP Batam yang telah mengalokasikan lahan kepada PT DKB. Sementara selama ini masyarakat kampung Belimbing selalu menata lahan yang dimaksud dengan harapan BP Batam mempertimbangkan serta menjadikan lahan yang sudah ada bangunan permanen tersebut di lokasikan menjadi kavling swadaya.
”Kalau kami sudah di hadapkan masalah seperti ini, apakah masih ada Bank yang akan memberikan pinjaman dengan suku bunga uang rendah. Tolong nasib ratusan warga disini diperhitungkan,” ujar Tampubolon.
Sementara itu, informasi yang diperoleh tim AMJOI Group dilokasi kampung Belimbing, banyak masyarakat sangat mengeluhkan besarnya faktur biaya pembelian tanah yang di terbitkan oleh PT Dharma Kemas Berganda.
Parahnya lagi, harga yang diterbitkan PT DKB itu tidak sesuai dengan luas/ukuran tanah yang di bangun oleh ratusan masyarakat. Dan yang paling ditakutkan ratusan masyarakat adalah, bagaimana legalitas Kampung Belimbing kedepannya.
Red.
tim AMJOI.
