Berita Populer

Diberdayakan oleh Blogger.

Tim Terpadu Todongkan Senjata Pada Warga Baloi Kolam

Ilustrasi.
Batam,Buruhtoday.com - Kasus Baloi Kolam kian memanas. Kali ini warga  dipaksa mengosongkan lokasi, bahkan sempat ditodong pistol oleh tim terpadu.


Akibatnya, ribuan warga mengamuk dan merusak dua mobil petugas tim terpadu, Rabu (24/8/2016).


Menurut salah seorang warga, anggota tim terpadu sempat bertindak arogan dengan menodongkan senjata ke arah warga. Sehingga petugas itu diserbu oleh warga yang emosi.


“Tadi mobil Satpol PP sempat menabrak warga, untung warga kami selamat,” kata Robinson, salah seorang warga.


Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun dua unit mobil milik anggota tim terpadu dirusak warga. Massa yang geram juga menggembosi mobil tersebut. (red/al)

Ribuan Honorer Batam Tak Di-cover BPJS

BATAM,Buruhtoday.com - Dari catatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemko Batam, jumlah honorer di kota ini telah mencapai 4.000-an lebih.


Ironisya, ribuan pegawai honorer tersebut sampai detik ini tidak terdaftar dalam kepesertaan asuransi atau BPJS Ketenagakerjaan. Jelas hal tersebut sangat merugikan.


Padahal merujuk SK Walikota Batam No.KPTS.50/HK/I/2016 tentang besaran gaji pokok tahun anggaran 2016 disebutkan bahwa, pembayaran gaji honorer dipotong setiap bulannya untuk membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 2% dan jaminan hari tua (JHT) sebesar 2%.


"Kami tidak ada JHT-nya. Mau gimana lagi bang, kalau kita tuntut kita dibuang," ujar para honorer kepada buruhtoday.com, Rabu (24/8/2016) di Sekupang.


Kondisi tersebut makin membuktikan mayoritas SKPD Batam tidak peduli pada nasib para honorer. Pejabat dinas secara terbuka berani mengangkangi UU RI No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU RI No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.


Sebelumnya Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad juga pernah menegaskan bahwa para honorer yang ada saat ini masuk kategori buruh. Artinya para honorer harus diperlakukan sama seperti para buruh kebanyakan yang mendapat BPJS. (tim)

Komisi Kesehatan DPR Mendukung Harga Rokok Naik

JAKARTA - Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, Dede Yusuf, menyatakan lembaganya mendukung wacana pemerintah menaikan cukai rokok. Syaratnya, peningkatan pendapatan melalui cukai rokok harus dialihkan untuk dana kesehatan.

"Jika pemerintah menaikan cukai, kami sepakat tapi dana cukai dikembalikan untuk dana kesehatan, membangun rumah sakit, BPJS saja defisit Rp 6 triliun. Kalau bisa begitu bagus. Kalau dibangun infrastruktur, itu tidak ada dampaknya. Tinggal kami tunggu sikap pemerintah seperti apa" kata Dede Yusuf, Selasa(23/8/2016)cdi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain itu Dede mengingatkan bahwa perlu ada perlindungan dengan memberi proteksi kepada tembakau. 

"Bukan pada industri rokoknya," kata dia. 

Dari sisi ketenagakerjaan, kata dia, masih banyak buruh linting rokok yang dibayar murah sehingga tidak mensejahterakan buruh rokok.

Menurut Dede, cukai rokok berkontribusi besar kepada pendapatan negara, sebesar Rp 120-140 triliun. Berdasarkan catatannya, jumlah perokok mencapai 90 juta dan 10 persen di antaranya adalah anak-anak. 

"Ini yang mengkhawatirkan," katanya.

Meski demikian, Ia menambahkan pihaknya berfokus pada pembahasan pengendalian tembakau karena tembakaulah yang adiktif. Selain itu, pemerintah juga perlu melindungi petani dan tembakau Indonesia.

 "Industri rokok, dari rokok yang dipakai, tembakau lokal hanya 40 persen," kata dia. (Tabloidbintang.com)

Ini Target BPJS Ketenagakerjaan Madiun Untuk Pekerja Tahun 2016

MADIUN - Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun Nurhadi Wijayanto menyatakan target BPJS Madiun untuk kepesertaan mencapai 55.163 pekerja hingga ahir 2016.

"Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun hingga kini telah mencapai lebih dari 43.746 orang dengan jumlah 3.416 perusahaan yang terlibat. Jumlah tersebut tersebar di wilayah kerja yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan," ujar Nurhadi.

Selain menargetkan penambahan tenaga kerja, pihaknya juga menargetkan penambahan perusahaan yang mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan setempat, yakni mencapai 2.770 perusahaan.

Untuk pencapaian target perlindungan pekerja tersebut, pihaknya terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerjanya. Di antaranya pemerintah daerah, serikat buruh, dan juga pelaku usaha lainnya.

Pihaknya juga membidik kaum pekerja bukan penerima upah (BPU) dengan menyasar komunitas pasar tradisional. Yakni para pedagang, pekerja kios, pengunjung pasar, tukang ojek, tukang parkir, serta tukang becak maupun kalangan masyarakat lainnya di sekitar pasar tradisional, serta para petani.

Guna menggaet potensi pekerja BPU pada komunitas pasar tradisional, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun telah melakukan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Pasar Slahung Ponorogo dan Pasar Paron Ngawi.

"Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat komunitas pasar tradisional agar mengenal lebih banyak tentang program-program BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.

Adapun, sosialisasi dilakukan dengan menyebar brosur sambil melakukan pendekatan dan tanya jawab tentang program-program BPJS Ketenagakerjaan serta fungsinya bagi masyarakat.

Program BPJS Ketenagakerjaan tersebut di antaranya adalah jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun.

Program-program tersebut memberikan manfaat, seperti ketika mengalami risiko kecelakaan kerja, di antaranya biaya pengobatan dan perawatan, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, biaya rehabilitasi, bantuan beasiswa, dan santunan kematian.

Karena itu, pihaknya terus giat melakukan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki jaminan perlindungan kerja dan hari tua.

(sumber ANTARA News)

Perundingan Karyawan dan Manajemen PT Savira Pratama Abadi Deadlock

Batam,Buruhtoday.com - Puluhan karyawan mengaku kecewa. Pasalnya, perwakilan PT Savira Pratama Abadi tidak dapat mengambil keputusan saat menghadiri perundingan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Senin(22/8/2016) siang tadi.


"Kalau tidak bisa mengambil keputusan, ngapain kalian berdua datang kemari. Kami minta yang bisa mengambil keputusan yang datang," ujar salah satu karyawan saat terjadinya perundingan kepada utusan PT Savira.


Sementara itu, Hendra Gunadi selaku Kasi Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja yang juga sebagai mediator perundingan antara karyawan dan managemen PT Savira menyarankan agar tidak memperlambat proses jalannya perundingan.


"Ini harus cepat diselesaikan, karena kekurangan gaji, THR adalah hak mereka," saran Hendra kepada Nazar dan Kahar sebagai perwakilan PT SPA.


Mendengar perkataan pejabat Disnaker tersebut, Nazar kemudian menghubungi Indra selaku General Manager (GM) PT Savira Pratama Abadi dari ruangan perundingan, dan memberikan Handphone miliknya kepada Hendra untuk berbicara kepada Indra.


Dalam perbincangan itu, Hendra meminta pertanggungjawaban perusahaan atas tuntutan karyawan.


"Katanya bapak mau datang, ternyata tidak datang. Jadi kita dari pihak Disnaker meminta agar permasalahan ini cepat diselesaikan," tegas Hendra melalui telepon Nazar kepada Indra.


Pantuan dilapangan, surat risalah perundingan yang seharusnya di isi pihak perusahaan terpaksa harus dibawa ke kantor PT Savira. Pasalnya Nazar dan Kahar sebagai utusan manajemen tidak dapat mengambil keputusan.


Kemudian, puluhan buruh yang hadir untuk mengikuti jalannya perundingan di Disnaker Batam pulang dengan wajah yang lesu dan kecewa.

(don)    

  

Kenaikan Harga Rokok, Jutaan Buruh di Hantui PHK Besar-Besaran

Foto : Istimewah/Int.

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan kenaikan harga rokok berujung pada ancaman pemutusan hubungan kerja(PHK) besar-besaran. Pasalnya, industri rokok akan menurunkan jumlah produksinya.

"Buruh menolak keras wacana pemerintah menaikan harga rokok, diwacanakan naik hingga Rp 50.000, dengan cara menaikan harga cukai rokok," ujar Said melalui keterangan tertulis, Senin(22/8/2016).

Said menjelaskan, situasi saat ini, 80 persen pekerja industri rokok berasal dari alih daya dan sudah bekerja selama puluhan tahun. Jika harga rokok dinaikkan membuat buruh rentan terkena PHK.

"Buruh setuju jika pertimbangan kesehatan menjadi prioritas. Namun, setiap kebijakan pemerintah seharusnya dipertimbangkan secara komperhensip soal ketenagakerjaan," jelasnya.

Menurutnya, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang saat ini terjadi, menaikan harga cukai rokok akan menambah angka pengangguran baru bagi 4,7 juta buruh industri rokok dan 1,2 juta petani tembakau.

"Apakah pemerintah sudah menyiapkan lapangan kerja yang baru dan kebijakan diversifikasi baru buat petani tembakau?" kata dia.

Sebelumnya, pemerintah mengaku mendengarkan usulan kenaikan harga rokok menjadi Rp 50.000 per bungkus.

Oleh karena itu, penyesuaian tarif cukai rokok sebagai salah satu instrumen harga rokok akan dikaji.

Selama ini, harga rokok di bawah Rp 20.000 dinilai menjadi penyebab tingginya jumlah perokok di Indonesia. Hal tersebut membuat orang yang kurang mampu hingga anak-anak sekolah mudah membeli rokok.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan setuju dengan wacana kenaikan harga rokok hingga Rp 50.000 per bungkus.


Ia yakin apabila harga rokok naik akan dapat mengurangi kebiasaan masyarakat agar tidak lagi merokok.

Menurut Ade, rokok merupakan musuh bangsa yang sudah disadari semua orang.

(sumber Kompas.com)