Berita Populer

Diberdayakan oleh Blogger.

Waw, Mafia Kayu Batam Ini Diduga Kebal Hukum

BATAM - Para mafia kayu ilegal di Kota Batam sepertinya sudah tidak tersentuh hukum lagi. Aktivitas puluhan gudang kayu ilegal tersebut kuat diduga dari hasil penebangan hutan liar dan tidak memiliki dokuen, akan tetapi aktivitas para mafia ini sama tidak pernah mendapat penindakan hukum dari beberapa intansi terkait.

Parahnya lagi, selain memiliki gudang tempat pengolahan. Para mafia kayu ini juga memiliki pelabuhan tikus yang digunakan untuk melansir kayu dari kapal gudang.

Informasi yang diperoleh dilapangan, dari puluhan para mafia kayu tersebut, salah satunya disebut berinisial NT yang memiliki pelabuhan dan gudang pengolahan kayu di daerah Bagan, Tanjung Paiyu, Kecamatan Seibeduk.

NT juga disebut-sebut salah satu pengusaha di Kota Batam yang sudah bertahun-tahun mengeluti bisnis kayu dan sebagainya.

Anehnya, pelabuhan milik NT itu jarang dikunjungi oleh intansi terkait seperti  Bea & Cukai, Syabandar, Kepolisian, dan Dinas perhubungan laut untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen barang yang diangkut kapal.  

Pantauan tim AMJOI Group dilapangan, lokasi pelabuhan dan gudang tidak jauh. Bahkan didalam gudang juga terlihat tumpukan kayu bulat dan petak dengan berbagai jenis dan ukuran. Kemudian ada tumpukan kontainer yang notabennya siap dipasarkan di kota Batam.

Parahnya lagi, NT juga disebut kerap malakukan aktivitas pengiriman barang barang keluar negeri dengan menggunakan jasa ekspedisi.

Simatupang (35) salah satu warga Seibeduk mengatakan bahwa pelabuhan tersebut sudah bertahun-tahun digunakan untuk masuknya kayu dan jenis-jenis barang.

"Katanya sih dipasok dari Propinsi Jambi, Bengkulu dan daerah lain. Tapi aneh nya, kenapa pihak Bea & Cukai dan Dinas perhubungan laut maupun Syabandar Batam membiarkan pembongkaran barang di pelabuhan tersebut. Apakah benar pelabuhan milik NT itu sudah mengantongi izin resmi dari pemerintah," ungkapnya senada bertanya, Jumat, (26/05/2017) sore.

Untuk mengetahui kebenaran informasi yang didapat, tim AMJOI Group mencoba menyampari gudang tersebut dengan beberapa kali mengetuk pintu. Sayang, tak satu pun petugas security yang bersedia membuka pintu gerbang karena mengetahui awak media yang datang.

tim.


BP Batam dan Pemko "MANDUL" Tindak Hotel Vanilla Milik Amat Tantoso

BATAM - Bangunan hotel Vanilla milik bos besar Money Changer yakni Amat Tantoso diduga banyak menyimpan kesalahan besar. Akan tetapi dualisme pemerintahan yaitu BP Batam dan Pemerintah Kota Batam terkesan "MANDUL" untuk menegakkan aturan yang telah dibuatnya.

Seperti diketahui, hotel Vanilla yang dulunya bernama hotel Hai-Hai tersebut telah berubah. Perubahan itu setelah datangnya surat balasan dari  BP Batam NO;B/1187/A2.2/2/2016, tepatnya tanggal 19/02/2016 atas permohonan Paulus Amat Tantoso yang beralamat di Nagoya hotel B/3 BATAM.

Didalam isi surat tersebut jelas menyebutkan bahwa permohonan perubahan peruntukan dari rumah tinggal menjadi jasa. Berdasarkan penetapan lokasi No.27030310, tanggal 29 Mei 2007, seluas 168 m2, dan setelah diadakan evaluasi merujuk pada Perpres No 87 tahun 2011 tentang rencana tata ruang Batam, Bintan, Karimun disetujui dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :
  1. Bahwa KDB Jasa yang di ijinkan 50% , KLB maksimum 1 ½ lantai GSB minimum 10 M
  2. Menimbang dan mengingat kavling yang sangat minim maka kegiatan jasa yang di ijinkan adalah KIOS Bukan HOTEL
  3. Wajib menyediakan lahan parkir yang cukup sesuai standart yang berlaku dan tidak diperkenankan menjadikan badan/row sebagi areal parkir
  4. Wajib melengkapi semua proses dan dokuman perijinan yang berlaku di Batam terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pembangunan dilokasi tersebut diatas.
  5. Selanjutnya saudara diminta untuk segera mengajukan permohonan fatwa planologi sesuai dengan rencana dan mengikuti ketentuan yang berlaku didalamnya.
Sementara itu, Walikota Batam H.M. RUDY S.E juga pernah menyerukan untuk membongkar bangunan hotel Vanilla tersebut. Namun, hingga saat ini pembongkaran bangunan hotel tersebut masih saja berdiri dan bahkan sudah beroperasi.

Bahkan informasi yang diperoleh dilapangan, Pemerintah Kota Batam juga sudah melayangkan surat peringatan (SP) ke III pada pemilik Paulus Amat Tantoso. Dan surat peringatan ke III tersebut juga sama sekali tidak digubris.

Hingga berita ini di unggah, pemilik bagunan hotel yakni Paulus Amat Tantoso belum dapat dikonfirmasi. (tim / AMJOI).

BPJS TK dan Disnaker Batam Gelar Sosialisasi Kepatuhan Jaminan Sosial Pada Perusahaan

BATAM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri dan Kota Batam menggelar Sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan di Kota Batam.

Acara sosialisasi yang dilakukan tersebut bertujuan agar perusahaan-perusahaan pemberi kerja lebih mematuhi semua peraturan yang berlaku sesuai Undang-Undang No 24 Tahun 2011, untuk mendaftarkan seluruh karyawannya baik harian lepas maupun borongan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. 

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaa Batam Sekupang Mangasih Sormin mengatakan dalam kata sambutannya, bahwa mendaftarkan karyawan ke program BPJS Ketenagakerjaan sangat banyak manfaatnya.

"Bapak Ibu sekalian, banyak sekali manfaat yang kita nikmati ikut peserta BPJS TK ini. Tidak ada asuransi lain yang sanggup membayar biaya kecelakaan, perawatan dan pengobatan yang unlimitid," ungkap Sormin. Rabu, (24/5/2017) di Fame Hotel, Sagulung.

Sormin juga berharap pada seluruh perusahaan yang berada di kota Batam untuk mendaftarkan seluruh karyawannya dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran iuran. Karena bila perusahaan menunggak iuran, hal itu akan berdampak pada hak pekerja yang ini mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) nantinya.

"Karena bukan hanya pekerja saja yang dilindungi oleh BPJS TK, tapi melainkan ahli waris juga akan mendapat santunan apabila pekerja tersebut meninggal dunia. dan cacat akibat kecelakaan kerja," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepulauan Riau melalui perwakilannya yakni Jalfriman SH menjelaskan, bahwa pihaknya selaku pengawas Disnaker sangat mendukung acara sosialisasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Karena banyak kasus-kasus pekerja yang ditangani oleh pengawasan berhubungan dengan menunggaknya iuran.

"Seharusnya yang datang itu Manajer perusahaannya, agar dalam acara ini bisa di sheringkan apa alasan perusahaan tersebut belum membayarkan iurannya ke BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

Jalfriman juga mengatakan, untuk saat ini tingkat kecelakaan kerja paling banyak terjadi kecelakaan berlalulintas. Yang mana saat pekerja berangkat dan pulang bekerja.

"Untuk Tahun 2017 ini, paling banyak itu kecelakaan kerja berlalulintas, intinya perusahaan wajib mengikut sertakan seluruh karyawannya masuk ke BPJS Ketenagakerjaan karena itu adalah hak karyawan," pungkasnya.

red/frans.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sekupang Himbau Agar Pengusaha Kontraktor Mendaftarkan Proyek Yang Dikerjakan

BATAM - Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tiban Sekupang melalui Kabid Pemasaran Kurniawan menghibau para kontraktor jasa kontruksi yang mengerjakan proyek pemerintah maupun swasta agar mendaftarkan proyek yang dikerjakannya ke Jasa Kontruksi BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja.


"Setelah mendapatkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK), segeralah mendaftarkan proyek tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan proyek tersebut dilindungi karena resiko kecelakaan kerja pada pekerja yang dipekerjakan tidak lagi memberatkan kontraktornya, akan tetapi sudah langsung di-cover BPJS Ketenagakerjaan seperti  JKK dan JKM," ujar Kurniawan, Rabu(24/5/2017) di Fame Hotel Sagulung, usai acara sosialisasi dengan perusahaan.

Baca :  Proyek Citanusa Depelover Diduga Tak di Daftar ke JAKON BPJS TK

Ia menjelaskan, bahwa program BPJS Jasa Kontruksi berbeda dengan program yang ada. Karena program Jasa Kontruksi tidak mendaftarkan seluruh karyawan yang dipekerjakan, melainkan hanya mendaftarkan proyek yang dikerjakan berdasarkan dengan SPK yang diterima prusahaan kontraktor.


"Kalau program Jasa Kontruksi BPJS Ketenagarjaan ini tidak mendaftarkan nama-nama karyawan, tetapi mendaftarkan proyeknya dan melaporkan jumlah karyawan yang dipekerjakan," katanya.


Kurniawan pun berharap pada seluruh pengusaha kontraktor di Batam untuk dapat mengindahkan PP No 44 Tahun 2015. Sebab, apabila terjadi kecelakaan kerja pada karyawan yang dipekerjakan tidak lagi menjadi resiko dari pengusaha kontraktor tersebut.


"Kita Menghimbau untuk pengusaha kontraktor mempersiapkan payung sebelum hujan. Karena program Jasa Kontraktor sangat bagus untuk karyawan borongan atau pun harian," pungkasnya.

red/frans.

Baca berita terkait :

- Ratusan Buruh Bangunan di Perumahan Dreamland Marina Diduga Tak di Cover JAKON BPJS Ketenagakerjaan.
- Taring Disnaker Batam "Tumpul" Untuk Tindak PGN dan Subconnya, Ada Apa ?
- PGN Batam Terkesan Lindungi Subcon Proyek Pipanisasi
- Tiga Perusahaan Subcon PGN Batam "Bungkam"
- Pengawasan Pemerintah dan BPJS TK Lemah Pada Proyek Sipil di Batam


SPSI Pekan Baru Kwatir Nasib 22 Ribu Buruh Terdampak Regulasi Gambut

PEKANBARU - Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Pekanbaru, Nursal Tanjung kwatir terhadap nasib 22 ribu buruh yang bekerja di perkebunan sektor hutan tanaman industri di Provinsi Riau kehilangan pekerjaan. Hal ini sebagai dampak Permen LHK nomor P 17 tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

"Pertama yang dikhawatirkan akan terjadi PHK besar-besaran. Dari HTI saja sekira 22.000 orang menggantungkan hidup menafkahi keluarga," ungkap Nursal Tanjung di Pekanbaru, Selasa (23/7/2017).

Permen LHK P.17 tahun 2017 merupakan salah satu dari aturan operasional dari PP nomor 57/2016 tentang perubahan atas PP nomor 71/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Peraturan baru ini menuai banyak kritik karena dianggap merugikan dunia usaha dan investasi, karena pengusaha hutan tanaman industri dan kelapa sawit berpotensi kehilangan areal garapan. Akibatnya, dikhawatirkan akan terjadi pengurangan pekerja secara besar-besaran.

Untuk itu, SPSI Riau meminta pemerintah dapat mengkaji ulang regulasi tersebut secara jernih, dengan memperhatikan dampak-dampaknya secara luas.

"Apabila terjadi PHK besar-besaran, mau dikemanakan pekerja ini. Saya berharap pemerintah jangan jadikan pekerja sebagai alat, tapi jadikan aset untuk pembangunan," tuturnya.

Lebih jauh, ia turut mengkhawatirkan stabilitas di Provinsi Riau apabila regulasi tersebut memutuskan mata pencarian puluhan ribu pekerja. Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi peningkatan tindak kriminalitas serta terganggunya stabilitas, yang berujung pada menurunnya tingkat kepercayaan investor.

Sejauh ini, katanya, telah berusaha berkomunikasi dengan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman terkait hal tersebut. Namun, dia mengatakan pemerintah Provinsi Riau juga masih perlu menunggu keputusan dari Kementerian LHK.

Peraturan Menteri KLHK P.17 tahun 2017, tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, di dalamnya mengatur tentang perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung ekosistem gambut.

Pada pasal 8e menyebutkan, perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung, yang telah terdapat tanaman pokok pada lahan yang memiliki IUPHHK-HTI, tanaman yang sudah ada, dapat dipanen satu daur dan tidak dapat ditanami kembali.

Kemudian wajib dilakukan pemulihan dan dialokasikan sebagai kawasan fungsi lindung ekosistem gambut dalam tata ruang IUPHHK-HTI. Pasal di atas, membuat banyak pemegang IUPHHK-HTI berpotensi kehilangan sebagian area garapan.

Selanjutnya pada pasal 8G berbunyi, pemegang IUPHHK-HTI yang areal kerjanya di atas atau sama dengan 40 persen, ditetapkan sebagai ekosistem gambut dengan fungsi lindung, dapat mengajukan areal lahan usaha pengganti (land swap) yang diatur dengan peraturan menteri.

red / sumber Okezone.com

Pengawasan TKI di Batam "MANDUL" Penampungan Ilegal Menjamur


BATAM - Menjamurnya tempat penampungan TKI ilegal memperlihatkan lemahnya pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum dan intansi terkait di Kota Batam.

Informasi yang diperoleh dilapangan, pengiriman TKI ilegal tersebut masih sering terjadi dibeberapa pelabuhan internasional di Batam. Bahkan modus yang dilakukan untuk pengiriman TKI ilegl tersebut sangat tersusun rapi seperti sudah dikoordinasikan dengan baik. 

Tidak tanggung-tanggung, pengiriman TKI tersebut dilakukan secara berkelompok dan selalu mendapat pengawasan dari tekong (pemilik kapal ) pada saat akan diberangkatkan ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapore.
                 
Salah satu narasumber menyebutkan, para TKI ilegal tersebut diberangkat pagi-pagi buta sebelum ada aktivitas dipelabuhan. Dan TKI tersebut memiliki pasport wisata dan tidak pasport pekerja.

"Biasanya pagi-pagi buta mereka (TKI-red) berkumpul disini. Mereka punya paspor wisata, entah mau kerja apa itu nantinya di Malaysia,” ungkap supir yang sering mangkal dilokasi pelabuhan.

Mendapat informasi tempat penampungan TKI, kemudian tim AMJOI GROUP mencoba menelusuri beberapa tempat penampungan para TKI 19/517), didaerah Batam Center tepat didekat perumahan PLN Batam Centre yang disebut milik berinisial B dan MA.

Tak hanya disitu saja, tim AMJOI GROUP juga menemukan tempat penampungan TKI di perumahan Marselia. Akan tetapi, mengetahui ada pengintaian dari media rumah dua lantai tersebut langsung menutup pintau jendela kacanya. Kuat dugaan puluhan calon TKI berada didalam rumah tersebut sebelum diberangkatkan.

Salah satu security perumahan Marselia ketika dimintai keterangan mengatakan bahwa penampunan TKI yang ada diperumahan tersebut merupakan milik bos besar berinisial SL. " Ada apa bang, saya securyti disini jadi saya yang tau persis apa yang terjadi disi. Apa ada masalah ?, penampungan TKI yang ada disini hanya milik bos besar berinisial SL. Selain itu tidak ada lagi penampungan didaerah sini, kalau kamu mau tulis silahkan," ungkap security yang berlagak seperti aparat.

Diwaktu yang bersamaan, inisial BH yang informasinya juga pengelola penampungan TKI di perumahan dua lantai tersebut mengakui bahwa rumah dua lantai tersebut adalah miliknya dan bukan milik SL seperti yang dilontarkan security itu.

“Itu memang kita punya bang, besoklah kita ketemu. Saya masih di Tanjung Uban, penampungan TKI itu milik semua anak pelabuhan," jelas BH, melalui telepon.

Anehnya lagi, SL ketika dikonfirmasi terkesan heran dan langsung memutus sambungan telepon. "Saya lagi di tanjung pinang bang, mengapa securitynya ngomong begitu. Bentar dulu iya bang," pungkasnya sambil mengakhiri teleponnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama para penyalur tenaga kerja yang ada di Kota Batam mengadakan pertemuan di lantai V Gedung Pemko Batam.
                  
Pertemuan itu membahas tentang perlindungan bagi calon TKI, termasuk membahas pemberangkatan TKI keluar negeri supaya sesuai dengan Undang-undang 39 Tahun 2004.

Namun sayangnya, pembahasan DPD dengan para perusahaan penyalur TKI tersebut dikangkangi oleh para mafia TKI di Batam. (tim)
 

Logo SPM Batam