Ilustrasi/net.

MEDAN - Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto menyatakan akan menurunkan sebanyak 971 personil polisi untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan dilakukan ribuan buruh pada Kamis, 29 September 2016,besok.

 “Kita menurunkan personel dengan kekuatan 971 orang. Jumlah itu masih akan ditambah personel dari Polda Sumut 14.500. Besok pagi-pagi sekali kita akan melakuan apel gabungannya,” ujar Mardiaz usai menggelar apel bersama personel Polrestabes Medan, di Lapangan Merdeka Medan, Rabu (28/9/2016).

Saat ini, lanjut Mardiaz, pihaknya tengah berkordinasi dengan pihak-pihak yang akan dijadikan sasaran demo buruh. Selain itu, ia akan berusaha memastikan adanya perwakilan dari pihak-pihak yang menjadi sasaran unjuk rasa, untuk menerima para pengunjuk rasa.

“Kita sudah menghubungi Pemprov dan DPRD Sumut untuk berkoordinasi terkait petugas yang akan menerima para pengunjuk rasa. Pemprov Sumut rencananya akan menugaskan Sekretaris Daerah atau Asisten Pemerintahan Provinsi, sedangkan DPRD Sumut akan diwakilkan oleh fungsionaris dari Komisi A dan atau Komisi C DPRD Sumut,” ujarnya.

Mardiaz pun mengimbau agar buruh tetap dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan aksi unjuk rasa. Agar pesan mereka bisa tersampaikan, dan tidak ada yang dirugikan atas aksi unjuk rasa tersebut.

“Silakan berdemo, tapi tidak ada kompromi untuk pelanggaran hukum,” tegasnya. 


(sumber Okezonenew)

Batam,Buruhtoday.com - Hasanuddin Siregar (46) alias  Achang mengaku di PHK PT Rubycon Indonesia tanpa melalui prosedur berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Sementara Achang sudah mengabdi hingga puluhan tahun.

"Saya sudah 20 tahun bekerja di perusahaan itu, tapi mereka (Rubycon -red) mem-PHK saya tanpa ada koordinasi atau pemberitauan sama sekali," ujar Achang kepada Buruhtoday.com, Rabu(28/9/2016) siang tadi, saat menghadiri sidang tuntutan buruh di PTUN Sekupang, Batam.

Ia menjelaskan, PT Rubycon Indonesia yang beralamat dikawasan Batamindo,Mukakuning tersebut memiliki alasan tidak masuk akal untuk melakukan PHK terhadap dirinya. Karena sebelum melakukan PHK, seharusnya manajemen melakukan pemanggilan terhadap dirinya dan mengadakan rapat.


"Ada 7 poin yang disebutkan dalam surat PHK itu,  tetapi semuanya tidak masuk diakal.  Alasan yang dibuat perusahaan tersebut semuannya tidak benar," jelasnya.

Meski sudah 20 tahun mengabdi di perusahaan tersebut, Achang bukan tidak pernah berbuat kesalahan. Bahkan, ia mengaku pernah mendapat surat peringatan (SP) samapi ketiga kali pada Januari 2016 lalu.

"Dugaan saya, PHK senagaja dilakukan. karena ini PHK titipan dari oknum petinggi di PT Rubycon Indonesia. Karena dulu saya pernah cekcok di posko security dengan manajemen saat terjadi aksi demo buruh," pungkasnya.

Sementara itu, Manager Manufucturing,Produktion-Engineering &Administration PT Rubycon Indonesia  Ridarma Budi Sinaga terkesan tertutup, dan menyarankan agar mempertanyakan kembali secara detail kepada korban "Silahkan tanyakan saja dulu kepada beliau (Hasanuddin-red). Jangan kepada saya, tanyakan saja ya. Saya lagi mau rapat," Pungkas Budi melalui sambungan telepon saat dikonfirmasi, sore tadi. (don)

Ilustrasi/net.

Batam,Buruhtoday.com - Aktivitas judi toto gelap(togel) di Kota Batam kian marak seperti jamur di musim hujan. Hal tersebut tidak terlepas gurihnya duit bisnis haram tersebut.


Penelusuran di lapangan, maraknya togel di kota ini tidak terlepas andil dari jaringan yang sudah tersistematis. Baik dari cukong, korlap, agen hingga aparat penegak hukum yang saling berkoordinasi.


Meski bukan barang baru, akan tetapi perjudian togel ternyata terus berkamuflase dengan ciamik. Baik dari sisi teknologi hingga SDM-nya yang makin terupgrade seiring perkembangan zaman.


Informasi yang didapat para sindikat togel menggunakan beberapa modus dalam melancarkan aksinya. Seperti menggunakan SMS centre yang dikendalikan oleh IT cukong togel. Modus ini digunakan untuk memfasilitasi para agen dengan cukong bertransaksi.

Modus selanjutnya yakni menggunakan SMS host to host. Bagi para nasabah (pemain, red) yang ingin memasang nomor togel cukup kirim SMS ke agen terdekat. Permainan ini juga dilakukan setiap hari tanpa henti.

Terakhir modus yang digunakan oleh sindikat togel online di Batam yakni menggunakan alat komunikasi khusus. Biasanya ponsel dengan kode warna unik.

Hal tersebut dilakukan agar para penegak hukum yang diduga telah berkoordinasi mengetahui jika agen-agen di lapangan adalah anggota cukong si-A dan si-B, dan tidak menangkapnya.

Dari sinilah para cukong togel Batam mampu memiliki harta berlimpah dan hidup glamor. Seperti rumah dengan harga miliaran rupiah, mobil kelas wahid hingga tidak heran para cukong togel berjudi ke Casino di Singapura maupun Malaysia dengan didampingi wanita penghibur nan aduhai. (tim)

Puluhan buruh saat menunggu sidang mediasi berlangsung di Disnker Batam.

Batam,Buruhtoday.com - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota Batam berhasil memediasi permasalahan antara buruh dan manajemen PT Savira Pratama Engeneering (SPA) dengan menandatangani perjanjian bersama.


Kepala Bidang Hubisyaker melalui kasinya, Hendra Gunaldi mengatakan, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Manajemen PT SPA juga merespon positif tuntutan para buruh.


"Dari beberapa item yang dituntut, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan 2 item yakni pembayaran kekurangan upah di bawah UMK, kekurangan perhitungan upah lembur dan THR," ujar Hendra, Senin (26/9/2016) di ruang kerjanya usai melakukan mediasi.


Ia menyebutkan, setelah buruh membuat pengaduan ke Disnaker. Pihak manajemen ternyata melakukan pembayaran upah yang sebelumnya terlambat diberikan pada buruh.


"Yang pastinya dasar hukum mereka (buruh-red) menuntut pesangon dan upah proses tidak ada. Karena mereka hanya buruh harian lepas proyek, sesuai Keputusan Menteri No 100, " jelasnya.



Menurut Hendra, berdasarkan dari data yang diterima dari kedua pihak menjadi acuan dasar pihaknya untuk menentukan tindakan yang diambil sesuai undang-undang yang berlaku.


"Kita melihat ada kekurangan upah di bawah UMK, dan THR belum dibayar. Lalu kita sarankan pada PT SPA untuk membayarkan, dan PT SPA meresponnya," pungkasnya.


Willy selaku perwakilan buruh mengakui bahwa dari hasil pertemuan ke 2 sidang mediasi tripartit tersebut, pihak buruh dan manajemen telah menandatangani surat perjanjian bersama(PB) untuk pembayaran kekukarangan upah dan THR akan dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2016 mendatang.


"Dari total 182 buruh, hanya 41 yang sepakat untuk menunutut. Dan hasilnya, puas gak puas kami harus menerimanya. Karena menurut Disnaker sudah berdasarkan aturan yang berlaku," ungkap willy,


Meski pembayaran tersebut tidak langsung dilakukan manajemen PT SPA, para buruh hanya dapat berpasrah menunggu tanggal pembayaran yang sudah disepakati.


"Ya, kita tunggu aja bang. Yang jelas perusahaan sudah memperlihatkan etikad baikknya," tutupnya.


Pantauan dilapangan. Manajemen PT Savira yang dihadiri Indra dan Nazarudin langsung meninggalkan ruangan tempat rapat mediasi. Sehingga hingga sampai berita ini di unggah dari PT Savira belum berhasil dikonfirmasi. (don).

Batam,Buruhtoday.com - Dua staf Universitas Batam (Uniba) mengaku di-PHKsepihak tanpa pesangon. Padahal mereka telah mengabdi selama hampir 9 tahun, dan kasusnya pun telah memasuki sidang mediasi tripartit di Disnaker Batam.


"Ini sidang pertama, tapi Yayasan Griya Husada (Uniba, red) tidak datang. Kemanapun akan kami perjuangkan hak kami," ujar Satria salah satu staff Uniba,Senin (26/9/2016).


Ia mengatakan, sebelum mencatatkan permasalahan PHK sepihak tersebut, kedua staf tersebut mengaku telah melakukan perundingan bipartit dengan manajemen yayasan, akan tetapi yayasan keberatan untuk membayarkan tuntutan mereka.


"Yayasan beralasan menolak membayar, karena surat PHK menyebutkan kami telah melakukan kesalahan," katanya.


Menurutnya, apabila mereka telah melakukan kesalahan, bukan berarti manajemen yayasan langsung mem-PHK  tanpa memberikan surat peringatan (SP).


"Tuntutan kami adalah bayarkan uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian perumahan da selisih upah 2012-2016 sesuai UMK Batam," pintanya.


Dijelaskannya, ratusan buruh yang dipekerjakan yayasan Uniba tersebut diberikan upah di bawah UMK Batam. Dan akibat adanya intimidasi dan tekanan pihak yayasan, para buruh pun tidak berani buka suara.


"Teman-teman yang di dalam sebenarnya sangat mendukung kami menuntut ini bang, tapi mereka (buruh lainnya,red) takut dipecat," pungkasnya.


Hingga berita ini diunggah, manajemen yayasan Griya Husada Uniba dan PT Selat Transindo belum berhasil dikonfirmasi. (tim).

Ilustrasi/net.

BEKASI - Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bekasi, Nurhidayah, membenarkan di sejumlah perusahaan masih terjadi PHK. Namun PHK terjadi karena permasalahan ketenagakerjaan seperti indispliner dan adanya persoalan di internal perusahan.

“Kalau bicara PHK dengan jumlah perusahaan yang hampir ribuan pasti ada aja, dan memang itu kan bagian dari persoalan di perusahan, apa itu karena adanya kasus tenaga kerja, atau perusahaannya bangkrut itu pasti ada, tapi memang kebanyakan karena indisipliner,” ungkapnya.

Dikatakan Nur, Disnakertrans menyarankan setiap sengketa persoalan ketenagakerjaan bisa dilakukan mediasi terlebih dulu antara serikat pekerja dengan manajemen perusahan. Tujuannya untuk mencari solusinya, sehingga PHK bisa dihindari.

“Biasanya kan di-SP dulu bila ada persoalan tenaga kerjanya dengan perusahaan dan memang tidak langsung memecat dan itupun harus sesuai koridor dari perjanjian kerja bersama setiap perusahaan, begitu juga harus mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga kedua belah pihak tidak dirugikan,” tuturnya.

Menurut Nur, pemerintah daerah telah mengimbau kepada perusahaan supaya tidak melakukan PHK secara sepihak. Pihak perusahaan juga diminta agar melakukan mediasi terlebih dulu sehingga pengangguran tidak bertambah.

“Jadi kita juga pernah mengimbau kepada perusahaan bila ada persoalan tenaga kerja atau pailit karena faktor tertentu seperti karena harga dollar tinggi sehingga harus melakukan pengurangan tidak harus melakukan PHK terlebih dahulu, bisa dengan merumahkan karyawan setelah perusahaan dengan kondisi baik bisa memanggil kembali,” katanya.

Soal jumlah korban PHK yang terjadi setiap hari, Nur mengaku tidak bisa memberikan data. Dia beralasan setiap perusahaan tidak seluruhnya melaporkan karyawan yang di-PHK.

“Memang tidak semuanya kasih data ke kita, paling kalau PHK besar baru ada data yang kita peroleh,” kelitnya. (sumber Gobekasi.co.id)