S salah satu nara sumber media ini mengatakan bahwa tagihan iklan pada tahun 2016 lalu hingga saat ini belum dibayarkan oleh sekertariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
"Hal ini perlu dipertanyakan, karena pembayaran tagihan iklan 2016 itu seharusnya menggunakan anggaran ditahun yang sama. Bukan menggunakan anggaran tahun 2017," ungkap S.
Atas kejadian itu, S berharap agar intansi penegak hukum tindak pidana korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terkait penggunaan anggaran tahun 2016 lalu di DPRD Kepri.
"Aneh saja, masa kontrak kerjasama tahun 2016 harus dibayar tahun 2017. Nah, mekanisme anggaran sebelumnya di kemanakan oleh pejabat-pejabatnya," katanya.
Ia menjelaskan lagi, setiap kali dirinya melakukan penagihan pada oknum pejabat yang bertugas selalu saja beralasan bahwa mereka pejabat baru.
"Alasan mereka (Pejabat DPRD-red), kami ini pejabat baru dan kami mau melakukan pembenahan," jelasnya, meniru perkataan pejabat tersebut.
Menurut S, keterlambatan pembayaran tagihan invoice iklan tersebut tidak hanya terjadi pada dirinya saja, melainkan beberapa media lainnya. Dan dirinya sudah berkoordinasi ke beberapa rekannya sesama media terkait penunggakan pembayaran tersebut.
"Rekan-rekan kita media banyak mengeluhkan sistem pembayaran kerjasama iklan di DPRD Kepri. Bahkan para pejabat di kantor DPRD Kepri itu tidak pernah transparan terkait besaran dana publikasi yang dianggarkan," cetusnya.
Sementara itu, salah satu pejabat yang bertugas di kantor DPRD Kepri itu terkesan enggan dan menutup-nutupi jumlah aanggaran publikasi tersebut.
"Maaf, kalau anda tanya mengenai anggaran publikasi tahun 2016 & tahun 2017. Itu sifatnya rahasia dan tidak boleh diketahui siapa pun terkecuali orang yang membidangi nya," terangnya, sambil berlalu meninggalkan wartawan.
Informasi yang diperoleh dilapangan, bahwa untuk pembayaran kerjasama berupa pemesanan Iklan, Bunner, Galery Foto dan lain – lain pada tahun 2016 lalu, dibayarkan pada tahun 2017.
red/tim
