Batam,Buruhtoday.com - Ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Kelurahan Sei Lekop,Kecamatan Sagulung. Mereka menuntut agar pemilihan ketua RW 10 yang terpilih dilakukan pemilahan ulang.
Ketua RW 10 berinisial JP yang saat ini menjabat telah melakukan pemilihan sepihak tanpa melibatkan warga setempat.
“Warga menuntut diadakan pemilihan lagi secara demokrasi, karena dia (JP) tiba-tiba terpilih lagi sebagai RW tanpa adanya pemilihan dari warga mas,” ujar Tarigan selaku Koordinator aksi kepada Amok Group, Selasa (10/3/2016) pagi.
Ia mengatakan selama menjalankan tugasnya, JP juga disinyalir telah melakukan banyak penyimpangan kebijakan, misalnya tentang pembagian jatah beras miskin (Raskin) yang tidak tepat sasaran.
“Kerjanya sudah tidak becus mas,pembagian raskin juga gak pernah tepat sasaran,”tambahnya.
Aksi warga ini lanjut Tarigan sudah dilakukan selama empat kali, karena mediasi sebelumnya selalu deadlock. “Ini sudah aksi kami yang ke empat kalinya mas, yang sebelumnya gagal terus,” bebernya.
Aksi unjuk rasa warga ini direspon pihak kelurahan dengan melakukan mediasi dengan perwakilan warga.
Lurah Sei Lekop, Lanaja mengatakan pihaknya akan mengambil seluruh wewenang Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) hingga pemilihan kembali dilakukan.
“Untuk berkas surat-menyurat terkait dengan RW 10 dan perangkat RT nya sementara waktu akan di ambil oleh Kelurahan Sei Lekop. Sampai masa pemilihan, yakni maksimal 3 bulan,” ujarnya seusai mediasi kepada ratusan warga yang berunjuk rasa.
Ia juga menegaskan belum menandatangani hasil pemilihan Ketua RW 10 dan RT setempat karena masih ada pro dan kontra warga.
“Kami belum keluarkan SKnya, karena masih ada pro dan kontra warga di RW 10 Sei Lekop,”terangnya.
Dikatakannya bahwa sengketa warga RW 10 sudah terjadi sejak bulan Januari 2016 lalu. “Semenjak bulan Januari 2016 sudah terjadi sengketa, dan hari ini puncaknya aksi tersebut,”pungkasnya.
Setelah mendengar penjelasan dari Lurah, ratusan warga RW 10 berangsur membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke rumah mereka masing-masing.
(red/dro)
“Warga menuntut diadakan pemilihan lagi secara demokrasi, karena dia (JP) tiba-tiba terpilih lagi sebagai RW tanpa adanya pemilihan dari warga mas,” ujar Tarigan selaku Koordinator aksi kepada Amok Group, Selasa (10/3/2016) pagi.
Ia mengatakan selama menjalankan tugasnya, JP juga disinyalir telah melakukan banyak penyimpangan kebijakan, misalnya tentang pembagian jatah beras miskin (Raskin) yang tidak tepat sasaran.
“Kerjanya sudah tidak becus mas,pembagian raskin juga gak pernah tepat sasaran,”tambahnya.
Aksi warga ini lanjut Tarigan sudah dilakukan selama empat kali, karena mediasi sebelumnya selalu deadlock. “Ini sudah aksi kami yang ke empat kalinya mas, yang sebelumnya gagal terus,” bebernya.
Aksi unjuk rasa warga ini direspon pihak kelurahan dengan melakukan mediasi dengan perwakilan warga.
Lurah Sei Lekop, Lanaja mengatakan pihaknya akan mengambil seluruh wewenang Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) hingga pemilihan kembali dilakukan.
“Untuk berkas surat-menyurat terkait dengan RW 10 dan perangkat RT nya sementara waktu akan di ambil oleh Kelurahan Sei Lekop. Sampai masa pemilihan, yakni maksimal 3 bulan,” ujarnya seusai mediasi kepada ratusan warga yang berunjuk rasa.
Ia juga menegaskan belum menandatangani hasil pemilihan Ketua RW 10 dan RT setempat karena masih ada pro dan kontra warga.
“Kami belum keluarkan SKnya, karena masih ada pro dan kontra warga di RW 10 Sei Lekop,”terangnya.
Dikatakannya bahwa sengketa warga RW 10 sudah terjadi sejak bulan Januari 2016 lalu. “Semenjak bulan Januari 2016 sudah terjadi sengketa, dan hari ini puncaknya aksi tersebut,”pungkasnya.
Setelah mendengar penjelasan dari Lurah, ratusan warga RW 10 berangsur membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke rumah mereka masing-masing.
(red/dro)
