Home » » Mantap, Status Batam FTZ Akan Berubah Menjadi KEK

Mantap, Status Batam FTZ Akan Berubah Menjadi KEK

Di Edit oleh admint dan BERITA BURUH | Selasa, 15 Maret 2016

Batam,Buruhtoday.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melakukan sosialisasi pengembangan kawasan-kawasan di pulau Batam. Adapun langkah yang diambil melakukan transformasi atas Batam, dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) berubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Kita ingin penyelesaian yang tuntas soal Batam. Banyak negara belajar dari Batam, mereka berhasil tapi Batam malah ketinggalan," ujar Darmin Nasution, Senin(14/3/2016).
 
Darmin menjelaskan, Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan PBPB Batam pada 29 Februari 2016. Dalam Keppres tersebut, disebutkan penetapan Dewan Kawasan PBPB Batam diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Lahirnya Keppres ini juga sekaligus mencabut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013. Menurut Darmin, permasalahan di Batam telah terakumulasi cukup lama dan berkepanjangan.

"Penyelesaian dengan pola business as usual tidak akan dapat meningkatkan daya saing Batam sebagai pusat perekonomian yang pernah unggul di kawasan regional," katanya.
 
secara eksternal, telah terjadi penurunan daya saing di kawasan regional. Konsep kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) telah ditinggalkan oleh negara-negara di kawasan regional Asia Timur dan Asia Tenggara.

Seiring dengan globalisasi dan perkembangan kerjasama antar- negara di kawasan, kecenderungan regional sekarang adalah mengembangkan SEZ (Special Economic Zone) ataupun, untuk yang lebih spesifik kepentingan perdagangan, mengembangkan EPZ (Export Processing Zone) atau Bonded Logistic Center.

"Negara-negara lain yang dulu pernah belajar dari Batam, saat ini justru tumbuh lebih baik. Ambil contoh Iskandar Regional Development Authority(IRDA) di Malaysia, yang didirikan akhir 2006, sudah jauh meninggalkan Batam yang sudah didirikan sejak lebih dari 40 tahun lalu,"pungkasnya.
 
Lanjutnya lagi, adapun secara internal, penurunan daya saing disebabkan beberapa hal, mulai dari dualisme pengelolaan wilayah antara pemerintah kota dan Badan Pengelola (BP) Batam.

"Dualisme tanggung jawab vertikal BP Batam ke Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan, Ledakan penduduk hingga ke maraknya penyelundupan. Dualisme pengelolaan wilayah ini menyebabkan Batam tidak kompetitif karena perizinan menjadi lamban, tumpang tindih." tutupnya. (sumber Media Center Batam).
Share this post :

Facebook Comments