Home » » Isu PHK Simpang Siur, KSPI Siap Berikan Data PHK ke Menaker

Isu PHK Simpang Siur, KSPI Siap Berikan Data PHK ke Menaker

Di Edit oleh admint dan BERITA BURUH | Kamis, 11 Februari 2016

Ketua Konfederesi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),Said Iqbal.

Jakarta,Buruhtoday.com - Menyusul tantangan Menaker yang meminta data bukti Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dari serikat pekerja langsung di respon Ketua Konfederesi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),Said Iqbal. Bahkan Iqbal mengaku siap memberikan data PHK buruh kepada Hanif Dhakiri.

"Siap bung, bahkan sebaiknya Menaker datang langsung ke pabrik tersebut dan langsung ketemu buruh," ujar Presiden KSPI Said Iqbal kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (8/2/2016).

Berdasarkan data yang diterima KSPI dari berbagai daerah, ada sekitar 12.000 buruh yang sudah dan akan di PHK. Rinciannya, PT Toshiba 865 orang, Panasonic Pasuruan 800 orang, Panasonic Cikarang Bekasi 480 orang, PT Samoin di Jababeka Bekasi 1166 orang, PT Starlink 452 orang, PT Philips Sidoarjo 800 orang.

Selanjutnya, PT Novartis 100 orang di Kuningan, PT Sandoz 200 orang di Pasar Rebo Jaktim, PT Sanopi Aventis 5 orang kemungkinan menjadi 100 orang di Jalan A.Yani Jakarta Timur.

"Di industri perminyakan hampir 5.000-an orang seperti PT Harlaburton sudah PHK 200 orang, Chevron dan Vico Indonesia masih proses perundingan PHK, di PT Ford Indonesia ada kemungkinan PHK 2.000 orang," kata Said.

Selain itu, ada pula industri sepeda motor dan komponen otomotif. Menurut Said, ribuan karyawan tidak diperpanjang kontraknya setelah masa kontrak habis. Saat ini, kata Said, ratusan buruh di industri farmasi resah karena gelombang PHK kian besar.

Di antaranya buruh di PT Merck, PT Glaxo, dan PT Jhonson and Jhonson.

Kemarin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan data terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang hingga mencapai 10.000 orang bukan data yang valid. Alasannya, hingga kini pihaknya belum menerima laporan secara resmi terkait gelombang PHK tersebut.

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan, data mengenai jumlah karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dirilis serikat pekerja harus segera dikoreksi. 

(sumber : Kompas.com)
Share this post :

Facebook Comments