Basarnas Natuna Terima Hibah Lahan Pembangunan Pos SAR di Anambas dari Pemerintah KKA - BURUH TODAY

Breaking

BURUH TODAY

www.buruhtoday.com

Post Top Ad

Kamis, 31 Oktober 2019

Basarnas Natuna Terima Hibah Lahan Pembangunan Pos SAR di Anambas dari Pemerintah KKA

ANAMBAS – Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B, atau yang lebih dikenal dengan Badan Sar Nasional (Basarnas) Natuna, menerima hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).

Hibah tersebut diterima langsung oleh Kepala Basarnas Natuna, Mexianus Bekabel, saat melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Daerah KKA, di Ruang Rapat Kantor Bupati KKA, Pasir Peti, pada Kamis (31/10/2019) siang.

Kata Mexi, lahan yang diterimanya tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membangun Pos SAR di Tarempa KKA.

“Saya mewakili Basarnas Natuna mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Anambas, yang telah bersedia menghibahkan lahannya untuk pembangunan Kantor SAR. Ini merupakan bentuk dukungan dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Kabupaten Anambas, kepada Basarnas,” ucap Mexi.

Mexi menuturkan, bahwa Kantor SAR yang dibangun nantinya, sebagai salah satu upaya percepatan proses penanganan bencana yang terjadi disekitar Kepulauan Anambas. Seperti diketahui, bahwa Basarnas Natuna masih membawahi dua Kabupaten yang ada di daerah perbatasan, yaitu Kabupaten Natuna dan KKA.
Padahal, geografis kedua wilayah tersebut terdiri dari jajaran Pulau-pulau, sehingga memerlukan penanganan ekstra saat terjadi bencana alam maupun kecelakaan.

“Pembangunan Pos SAR ini merupakan upaya untuk mempercepat proses evakuasi dan penyelamatan korban ketika terjadi bencana alam maupun kecelakaan,” kata Pria asal Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur tersebut.

Mexi menambahkan, bahwa pos anggaran dari Basarnas pusat untuk Basarnas ditingkat daerah, sangatlah ketat. Ia menceritakan, awalnya sempat menerima hibah lahan dari Pemerintah Daerah setempat, untuk pembangunan Pos SAR. Namun anggaran yang disediakan oleh Basarnas pusat senilai kurang lebih Rp 2 milyar itu, ditarik kembali, lantaran status tanah yang dihibahkan belum memiliki sertifikat.

“Padahal sudah ada surat rekomendasi dari Bapak Bupati, karena tidak bersertifikat, akhirnya anggaran tersebut tidak jadi diturunkan. Sayang sekali kan,” ucap Mexi.

Masih kata Mexi, tanpa adanya Kantor SAR yang layak, tentunya menjadi hambatan tersendiri bagi kinerja Tim SAR. Padahal, Basarnas merupakan salah satu lembaga vertikal yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat, terutama saat terjadinya bencana alam maupun kecelakaan.
Ruang lingkup operasi SAR sendiri, meliputi Darat, Laut dan Udara.

“Akan tetapi lebih sering terjadi kecelakaan di laut. Karena Natuna dan Anambas adalah daerah Kepulauan, yang antar satu daerah ke daerah lainnya terpisahkan oleh lautan. Selain itu masyarakat di dua daerah itu rata-rata berprofesi sebagai nelayan, yang beraktifitas dilaut,” terang Mexi.

Sementara itu Bupati KKA, melalui Asisten II Chatarina Dwi Retno, mengatakan, bahwa Pemda setempat telah menyediakan lahan untuk dihibahkan ke Basarnas Natuna. Hasil Rakor tersebut nantinya akan dilaporkam kepada Pimpinan, supaya segera diproses administrasinya.

Namun, kata Chatarina, lahan dari Pemda KKA yang akan dihibahkan kepada Instansi vertikal seperti Basarnas, saat ini masih dalam proses pengalihan nama. Setelah proses pengalihan nama selesai, baru dapat diproses untuk penerbitan sertifikatnya.

“Semoga sertifikatnya dapat kita selesaikan dengan cepat. Jika nantinya gedung Pos SAR sudah dibangun, tentunya kami harapkan juga dapat merekrut anak-anak dari Daerah dari Anambas, supaya bisa mengabdi di Basarnas,” pinta Chatarina.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar