Denpasar,Buruhtoday.com - Tak terima di phk tanpa pesangon, sebanyak 50 buruh mendatangi kantor DPRD Provinsi Bali untuk mengadukan nasib yang mereka alami.Senin(28/12/2015).
Koordinator aksi, Siti Nur Sidah mengatakan bahwa tuntutan mereka yakni mempertanyakan kejelasan nasib dan status mereka setelah di PHK oleh pihak perusahaan.
"Tuntutan kami yakni untuk kejelasan nasib, karena memang kami sudah menerima putusan PHK dari perusahaan, tetapi belum menerima hak-hak dari buruh,” katanya.
Siti menerangkan, sebanyak 313 buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 1 Nopember 2015 lalu dengan alasan perusahaan pailit, dan para buruh yang di phk juga tidak mendapatkan uang pesangon seperti sesuai Undang-undang yang berlaku.
"PHK tertanggal 1 November 2015 dengan alasan perusahaan pailit tetapi belum ada putusan pengadilan. Jadi sebelum di PHK, para karyawan sudah dirumahkan terlebih dahulu dan kemudian baru diteruskan dengan surat PHK." ujarnya.
Sementara itu diwaktu yang bersamaan, Sekretaris Komisi IV, DPRD Provinsi Bali, Budi Utama mengatakan bahwa DPRD Provinsi Bali akan memanggil pihak manajemen perusahaan terkait masalah tersebut.
"Mereka (pekerja yang di PHK) menyampaikan tuntutan hak beliau karena sudah di PHK tetapi belum diberikan upah yang sesuai. Kita ingin sejauh mana hak-hak beliau (pekerja PHK) dipenuhi oleh perusahaan.
"Intinya supaya ada ketegasan waktu untuk pesangon ataupun upah yang mereka harus dapatkan," ujar politisi fraksi PDIP ini.
Selain itu ia mengatakan rapat lanjutan dan dengar pendapat dari kedua belah pihak akan dilanjutkan pada minggu pertama atau kedua di bulan Januari 2016.
"Nanti kita akan memanggil pihak manajemen, tetapi kita melihat dahulu jadwal ini. Kalau dalam minggu pertama padat, maka kita panggil minggu kedua bulan Januari 2016,” tegasnya (Sumber Beritasatu.com)
