Batam,Buruhtoday.com - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Lomenik menilai Walikota Batam tidak "Konsisten" terkait hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Kota(DPK) yang diwakili dari tiga unsur yakni pengusaha, pekerja dan pemerintah. Pasalnya usulan rekomendasi yang di ajukan kepada Gubernur Kepulauan Riau ada dua rekomendasi yang berbeda untuk disahkan.
Ketua DPC KSBSI Lomenik Batam, Mazmur Siahaan mengatakan, bahwa buruh sangat kecewa dengan Walikota Batam "Ahmad Dahlan" yang dianggap tidak konsisten dengan hasil rekomdasi rapat dewan pengupahan kota yang telah bersepakat tidak menggunakan formula PP 78 untuk menentukan UMK Batam.
"Ya, jelas kami kecewa pada Walikota, kenapa ada dua rekomendasi pengesahan UMK yang berbeda kepada Gubernur. Dan kenapa rekomendasi tersebut ada yang menggunakan formula PP 78, seperti yang kita ketahui, DPK telah bersepakat tidak menggunakan formula PP 78 untuk menentukan UMK." kata Mazmur kepada Buruhtodaya.com, Rabu(11/11/2015) pagi tadi.
Mazmur juga menilai pemerintah terlalu memaksakan PP 78 tanpa memikirkan dampak negatifnya. Sehingga respon penolakan dari kaum buruh terjadi dari sabang sampai marauke untuk melawan pemerintah.
"PP 78 itu prematur, terlalu dini untuk diterapkan, karena sedikitpun tidak ada berpihak kepada buruh" ujarnya.
Menurut Mazmur, jika pemerintah tetap bersikukuh dengan peraturannya, para buruh juga akan menggelar aksi lanjutan untuk mogok nasional pada tanggal 18-20 november 2015 sebagai bentuk penolakan atas PP 78 yang dianggap prematur.
"Kami akan tetap berjuang bersama rekan-rekan buruh lainnya, kami akan mogok nasional dan turun kejalan menolak PP 78 tentang Pengupahan." tegasnya.
