JAKARTA – Krisis pasokan listrik yang semula melanda Pulau Jawa kini merambat ke Pulau Kalimantan. Hampir sepekan, tepatnya sejak Senin (22/6/2026), warga di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Palangka Raya), dan Kalimantan Timur (Kaltim) harus merasakan pemadaman bergilir yang kerap terjadi tanpa jadwal pasti.
Hari ini, Kamis (25/6/2026), PT PLN (Persero) kembali memberlakukan pemadaman bergilir di sebagian wilayah Kota Banjarmasin. Pihak PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banjarmasin menyebut langkah ini terpaksa dilakukan menyusul adanya kendala operasional pada sistem interkoneksi Kalimantan yang menyebabkan penurunan pasokan daya. Saat ini, petugas diklaim tengah melakukan pengaturan beban untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan secara menyeluruh.
Namun, penjelasan resmi PLN tersebut dinilai tidak cukup oleh Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira. Ia mendesak PLN untuk membuka fakta sebenarnya kepada publik, karena keresahan masyarakat dinilai dipicu oleh ketidakjelasan informasi.
"Kami mendesak PLN transparan. Dari data yang kami himpun, banyak permasalahan yang menjadi pemicu, termasuk masalah pasokan batu bara yang kritis," ujar Yudhistira dalam keterangannya, Kamis (25/6).
Yudhistira menyoroti kebijakan transisi energi yang digaungkan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, sebagai isapan jempol belaka. Menurutnya, sistem kelistrikan Kalimantan masih sangat tergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.
"Faktanya, persoalan di Kalimantan ini tidak terlepas dari kelangkaan dan kendala teknis batu bara, di samping masalah lainnya," tegasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Re-LUN, terdapat belasan pembangkit yang mengalami gangguan atau Force Outage (FO) dan Derating (penurunan daya), sehingga memicu Manual Load Shedding (MLS). Berikut rinciannya:
Daftar Gangguan Pembangkit di Sistem Interkoneksi Kalimantan:
· PLTU CFK #1 & 2: Gangguan batu bara basah dan menggantung (FD 40 MW).
· PLTU Muara Jawa #1 & 2: Kendala bantalan turbin (FD total 26 MW).
· PLTGU Senipah #2: Pemantauan pasca gangguan pendingin (FD 27 MW).
· PLTGU Senipah STG: Operasi HRSG tidak maksimal (FD 9 MW).
· PLTGU Senipah #1: Gangguan alarm pada sisi LPT (FO 46 MW, estimasi perbaikan hingga September 2026).
· PLTU Indoeka #1 & 2: Boiler trip dan gangguan MOP (FO total 200 MW).
· PLTU ITP: Kendala ketersediaan batu bara (FO 45 MW hingga 31 Juli 2026).
· PLTU Asam-asam #4: Perbaikan turbin generator (FO 54 MW hingga Agustus 2027).
· PLTU Pulpis: Inspeksi rutin (PO 45 MW hingga 26 Juni 2026).
· PLTU TPI #2: Inspeksi serius (PO 100 MW hingga 13 Juli 2026).
· PLTMG Bengkanai: Gangguan suplai gas dari Medco (FD 70 MW).
Akibat kondisi tersebut, beban puncak terpaksa dipadamkan. Total MLS untuk wilayah Kaltimra mencapai 83,3 MW (seluruhnya padam umum), sedangkan untuk wilayah Kalselteng mencapai 113,45 MW (terdiri dari padam umum 100,65 MW dan padam captive 12,80 MW). Adapun transfer daya dari Kaltim ke Kalsel hanya tersisa 64,6 MW.
Lebih lanjut, Yudhistira menuding adanya kebijakan internal yang keliru di tubuh manajemen PLN. Ia mengklaim ada arahan dari Divisi Komunikasi PLN untuk tidak terbuka kepada masyarakat mengenai detail pemadaman.
"Ini membuktikan adanya manajemen yang rusak dan menambah panjang daftar kebohongan PLN di era Darmawan Prasodjo. Akibat situasi ini, kepercayaan publik tergerus. Presiden Prabowo tidak bisa diam. Kami meminta tindakan tegas, termasuk mencopot seluruh direksi PLN, khususnya Dirut yang dianggap membawa aura negatif bagi pemerintahan," pungkasnya.
Editor red/rilis IWO.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar