BATAM – Memasuki hari keenam sekaligus hari terakhir masa persidangan II tahun 2026, anggota Komisi IV DPRD Batam dari fraksi PDI Perjuangan, Tapis Dabbal Siahaan, menggelar reses di Perumahan Taman Lestari Blok B, RW 14, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji.
Kegiatan berlangsung di lokasi RT 04 karena fasilitas umum (fasum) di lokasi tuan rumah yakni RT 05 belum tersedia. Muliyono selaku Ketua RW 14 menjelaskan bahwa Blok B tidak memiliki fasum, sehingga terpaksa meminjam lokasi milik RT 04.
Dalam sambutannya, Tapis Dabbal Siahaan mempersilakan warga menyampaikan aspirasi secara terbuka. Ia mengingatkan bahwa belum tentu tahun berikutnya ia bisa kembali melaksanakan reses di tempat yang sama.
"Ini kesempatan bapak ibu menyampaikan aspirasinya. Apa yang kurang terkait fasilitas pemerintah agar warga dapat hidup nyaman," ujarnya.
Sejumlah warga pun menyampaikan berbagai keluhan dan usulan. Abdul Wahid Harahap mengeluhkan soal ketenagakerjaan, terutama ke mana harus mengadu terkait masalah kerja, serta berharap warga Taman Lestari mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Beny Arianto, tokoh masyarakat STM Blok A, B, dan C, mengusulkan adanya seminar atau penyuluhan tentang bahaya narkoba dan penyakit AIDS. Menurutnya, upaya serupa pernah dilakukan secara internal dengan mengundang narasumber dari BNN dan pihak gereja. Ia juga meminta pelatihan menjahit bagi ibu-ibu.
Johan, warga lainnya, mengusulkan agar dikawal penambahan RT karena jumlah warga saat ini sudah mencapai 300 kepala keluarga. "Kami sudah sondingkan ke kelurahan terkait pemekaran RT. Kami juga minta penerangan jalan, karena banyak jalan yang masih gelap," keluhnya.
Menanggapi hal itu, Tapis Dabbal Siahaan memberikan sejumlah jawaban konkret:
"Soal ketenagakerjaan, Ia mempersilakan warga menghubunginya jika masalah bipartit/tripartit di Disnaker tidak terselesaikan. "Silakan mengadu ke kami, biar kita surati dan lakukan pemanggilan RDP," tegasnya.
"Terkait PKH, Ada tim survei yang menentukan kriteria (sangat miskin, sederhana, dan mampu). Warga bisa mengusulkan lewat RT/RW ke kelurahan, meski di perumahan jarang mendapatkannya. Dan penyuluhan narkoba & AIDS, Tapis mengaku sebagai penasehat Ikatan Wartawan Online dan telah melakukan program P4GN di sekolah-sekolah negeri bersama BNN, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Batam." Jelasnya.
Tapis juga menambahkan, pelatihan menjahit, Pemko Batam setiap tahun mengadakan berbagai jenis pelatihan kerja skil termasuk menjahit, tataboga untuk ibu-ibu, semuanya gratis, hanya mungkin informasinya minim.
"Kami menitipkan folder kami ke Disnaker. Nanti kita bantu prioritaskan. Kami dari fraksi PDI Perjuangan tidak mau hanya berjanji. Pastinya satu dari tiga permintaan Pak Johan akan kami eksekusi."
Lanjutnya, Soal BPN yang disampaikan Mery Marbun terkait pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang syaratnya selalu berubah setiap pergantian pegawai. Tapis berjanji segera koordinasi dengan BPN.
Dan ia menegaskan Soal PPDB, bahwa penerimaan siswa baru harus sesuai domisili, dan sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah serta Dinas Pendidikan Kota Batam. "Setiap pendaftaran siswa harus sesuai domisili, wajib ditampung," pungkasnya.
Editor red/Don.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar