JAKARTA – Sorotan tajam kini mengarah ke sebuah bandara privat di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Keberadaannya disebut sebagai "anomali" dan ancaman bagi kedaulatan ekonomi Indonesia oleh Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin. Pasalnya, bandara ini beroperasi tanpa adanya perangkat negara sama sekali, seperti Bea Cukai dan Imigrasi, membuat orang dan barang keluar-masuk tanpa pengawasan.
"Tidak boleh ada Republik di dalam Republik," tegas Sjafrie, menggemakan kekhawatiran yang kini jadi perbincangan nasional.
IWO: Prabowo Sudah Peringatkan sejak 2019, Kini Saatnya Bertindak
Merespons temuan ini, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas. Yudhistira mengingatkan bahwa isu "kebocoran" di sektor tambang sebenarnya sudah disampaikan Prabowo sendiri sejak Pilpres 2019.
"Tidak mungkin Pak Prabowo waktu itu bicara tanpa data valid. Sekarang, dengan kewenangannya sebagai presiden, beliau harus tutup bandara ilegal ini," seru Yudhistira.
Lebih lanjut, IWO mengklaim memiliki hasil investigasi yang mengindikasikan adanya pejabat tinggi negara di lingkungan eksekutif yang memegang saham di IMIP.
"Presiden harus usut tuntas pejabat mana yang bermain dalam bisnis hitam ini. Semua perangkat negara, dari Polri, KPK, hingga BIN, harus dikerahkan," tegasnya.
Dugaan Kejahatan Lintas Negara: Dari Narkoba hingga TPPO
Bahaya yang mengintai bukan hanya soal kebocoran pendapatan. Yudhistira mewanti-wanti potensi kejahatan lintas negara yang sangat mungkin terjadi di bandara "steril dari negara" tersebut.
"Penyelundupan narkoba dalam skala besar dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sangat mungkin terjadi masif di sini. Fakta di lapangan, peredaran narkoba di Morowali kini makin merajalela. Ini harus jadi perhatian BNN, Imigrasi, dan Bea Cukai," paparnya.
Peneliti: Ini Bongkar Potensi Pelanggaran Bertahun-Tahun
Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, mengungkapkan bahwa bandara IMIP telah beroperasi sejak diresmikan oleh mantan Presiden Joko Widodo pada 2019.
"Artinya, sudah enam tahun celah kedaulatan ini terbuka lebar. Yang kita pertanyakan, siapa yang beri izin? Dan mengapa dibiarkan begitu saja?" tutur Edna.
Ia mendesak agar setelah pernyataan keras Menhan, harus ada tindakan nyata. "Minimal, segera tempatkan petugas Bea Cukai dan Imigrasi di sana. Ini soal kedaulatan dan keselamatan penerbangan. Kita tidak boleh tutup mata," tegasnya.
Data kepemilikan IMIP menunjukkan konsorsium yang dikuasai asing, yaitu Shanghai Decent Investment Group (49,69%), dengan dua perusahaan dalam negeri, PT Sulawesi Mining Investment (25%) dan PT Bintang Delapan Investama (25,31%).
Desakan kini tertuju pada Presiden Prabowo untuk memenuhi janji kampanyenya dulu dan mengamankan kedaulatan negara yang disebut-sebut "bocor" di Morowali. Tindakan tegas dan transparansi mutlak diperlukan untuk mengakhiri "anomali" yang telah berlangsung di depan mata ini.
Editor Don/rilis IWO
Tidak ada komentar:
Posting Komentar