Rapat dilaksanakan karena adanya laporan dari masyarakat terhadap maraknya perjudian yakni seperti gelper di Kota Batam.
"Untuk itu pihaknya menyampaikan kepada Pemko Batam disaksikan oleh Intansi terkait termasuk, Kejari Batam, Danlanal Batam, Kodim 0316-Batam, dan PTSP Pemko Batam, agar dilakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku usaha di bidang kepariwisataan di Kota Batam yang menyalahi izin yang diberikan oleh Pemko Batam segera diambil tindakan tegas. Baik secara administratif maupun tindakan berupa sanksi keras, jika perlu di seret ke meja hijau," 'terang Nuryanto.
Dari data yang diperoleh dari PTSP Pemko Batam, izin Gerper yang dikeluarkan mencapai 49 izin. 12 lokasi gelper sudah tutup, 12 lokasi lainnya di lakukan penyegelan oleh Pemko Batam karena tidak sesuai dengan izin dimiliki pelaku usaha tersebut.
Selanjutnya, pihaknya mendorong kepada Pemerintah Kota Batam agar mengaktualkan Peraturan Derah (Perda) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan agar dikembangkan, mengingat Perda tersebut sudah lama disahkan dan belum menunjukan hasil yang optimal.
“Jika Perda tersebut diefektifkan tentu akan menambah pundi-pundi pemasukan daerah yang lebih besar lagi. Saat ini pundi-pundi yang masuk tidak ada ke kas daerah. Penyalahgunaan aturan tersebut mestilah dilakukan tindakan yang tegas," ujarnya.
DPRD Kota Batam, menyarankan segala jenis permainan ketangkasan yang ada di Kota Batam dijadikan satu lokasi,hal ini dilakukan agar terwujud keamanan dan tidak mengangu lingakungan sekitar dan tidak dapat dijangkau oleh semua pihak. Saat ini Gelper yang ada di pusat-pusat perpejanaan di Kota Batam sangatlah menganggu keindahan kota ditambah lagi lokasi yang mudah dijangkau oleh semua kalangan termasuk penarik ojek dan lain sebagainya,
Andaipun akan di alokasikan di wilayah yang khusus, maka diperlukan kajian-kajian yang bersifat empiris, akademisi dan melibatkan semua pihak. Lokasi persisnya, dewan belum mendapat kbabar. dengar dari pihak lain lokasinya di Rempang, Kecamatan Galang terang Ketua DPRD Kota Batam.
Pertemuan yang berlangsung selama satu jam lebih dihadiri oleh Forum Pimpinan kepala Daerah (FKPD) dilanjutkan dengan makan siang bersama.
red
