JAKARTA - Hari pertama masuk kerja setelah libur panjang Lebaran Idhul Fitri, sekitar 6.072)
Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta tidak hadir kerja. Sedangkan pegawai yang terlambat sebanyak 1.733 orang, dan tepat waktu 32.108 orang dari jumlah keseluruhan 39.913 pegawai, Senin (11/7/2016).
Hal itu diketahui setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI
Jakarta melakukan pendataan kepegawaian diseluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).
Bahkan, untuk melihat langsung kondisi kehadiran PNS,
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat juga sempat melakukan
inspeksi mendadak ke beberapa ruang kerja di Jalan Medan Merdeka
Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.
Pantauan dilapangan (Warta Kota), Djarot mulai melakukan sidak pertama ke ruang
bagian umum Kesekretariatan Dewan, di Gedung DPRD, sekira pukul 12.00.
Djarot didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agus
Suradika, Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi, dan Kepala Biro Umum DKI
Jakarta Agustino Dharmawan. Saat itu ia mendapatkan laporan bahwa
terdapat lima orang yang tidak hadir.
Namun, Ahok menduga adanya oknum pegawai yang mengakali untuk bisa
berlibur dengan menggunakan alasan sakit. PNS itu tercatat tidak bisa
masuk hingga 12 Juli 2016. Djarot yang curiga pun meminta BKD untuk
memanggil PNS itu secara khusus.
"Lah, iki aku enggak percoyo iki. Sakitnya dipaskan sampai tanggal 12
dari Semarang lagi. Ini kok sakit terencana. Itu mungkin sakit plus
bolos, tolong dipanggil khusus ini. Aku nggak percoyo iki," tegas
Djarot.
Kemudian Djarot melanjutkan sidak ke lantai 6 blok G, ruangan Biro
Umum. Di ruangan itu, ruangan cukup sepi pegawai karena memang sedang
dalam jam istirahat. Lalu Djarot melanjutkan ke lantai 20 ruangan Badan
Kepegawaian Daerah (BKD). Hal sama juga tampak di ruangan tersebut.
Pegawai tampak sepi.
"Masih banyak yang kosong pak. Banyak yang sedang salat di bawah pak," kata salah satu pegawai BKD.
"Iyooo, tahuu...saya tahuuu," kata Djarot.
Menurut Djarot, pihaknya sampai saat ini data kehadiran yang diterima masih sebatas sementara. Namun, ia menilai bahwa kehadiran PNS DKI tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya.
Catatan yang tidak hadir menurut Djarot memang terbilang banyak. Pasalnya, saa ini masih banyak mesin absen dalam kondisi offline.
"Kalau dilihat datanya memang banyak yang tidak hadir. Tapi ini kan ini data sementara. Karen masih banyak mesin yang offline. Akibatnya, banyak PNS yang melaporkan secara manual. Jadi belum tentu sebanyak 6.072 PNS itu nggak masuk kerja. Bisa saja masuk, tetapi tidak tercatat, karena sistem mesin absennya sedang offline," katanya.
Namun, dengan tegas Djarot mengatakan, bahwa pihaknya tetap akan memberlakukan sanksi dengan pemotongan Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD), baik yang tidak hadir maupun telat.
(Sumber Warta kota.com)
