BATAM - Bahas kebutuhan dan strategi mengatasi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Batam menggelar Rapat Koordinasi dengan Pemerintah kota Batam di ruang sidang utama kantor DPRD, Kamis (2/4/2020) siang, dikutip dari metrobatam.com.
Dalam agenda Rapat koordinasi yang dipimpin ketua DPRD kota Batam, Nuryanto, dihadiri Pimpinan DPRD Kota Batam, Walikota Batam, Sekertaris Daerah Kota Batam, Ketua Alat Kelengkapan DPRD, Ketua Fraksi-Fraksi DPRD, Kepala BPKAD Kota Batam, Kepala BPPRD Kota Batam, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kadisperindag Kota Batam, Kadis Binas marga dan SDA Kota Batam dan Direktur RSUD Embung Fatimah.
Ketua DPRD kota Batam, Nuryanto membaca surat dari Wali Kota Batam dikeranakan Wali Kota Batam dan Wakilnya belum bisa hadir dalam rapat koordinasi ini untuk membahas tentang strategi dan kebutuhan penganggaran penanganan Virus Corona atau Covid-19 di Batam.
“Dalam isi surat tersebut, Pemko Batam minta dijadwalkan ulang rapat koordinasi strategi dan kebutuhan penganggaran penanganan Covid-19 ini. Karena Pemko Batam baru akan menghitung ulang program, kegiatan dan anggaran dengan pemerintah Pusat,” kata Ketua.
“Suratnya baru datang, sementara yang kita butuhkan hitung-hitungannya dalam penanganannya Covid-19 di kota Batam, apa perencanaannya, bentuknya bagaimana, kegiatannya bagaimana, anggarannya berapa dalam penanganan Covid-19 ini, dan saat ini Pemko Batam baru mengadakan rapat, apakah bisa dipahami” ujar Ketua DPRD kota Batam.
Fraksi PAN, Safari Ramadhan mengatakan, DPRD Kota Batam harus memberikan limit waktunya kepada Pemko Batam. kapan kira-kira bisa rapat lagi. Sehingga Rapat koordinasi penganggaran penanganan Covid-19 ini bisa dilanjutkan pembahasannya. Beberapa hari lagi Batam akan menetapkan karantina wilayah. Tentu akan ada anggarannya, sehingga kita harus tahu berapa anggaran yang diperlukan untuk penanganan Covid-19 ini.
Fraksi Gerindra, Mulia Rindo Purba mengatakan, pekembangan Covid-19 di indonesia dua hari kemarin kasus kematian akibat covid-19 tertinggi di dunia, artinya Batam juga berpotensi. Semua Anggota DPRD sudah keluar rumah dan semua kita mengambil risiko besar, ditambah dengan adanya isu-isu luar contoh masuk ribuan TKI ilegal, Swab Test untuk Covid-19 pun tidak ada dan ada juga lagi viral di WA terkait penanganan di Rumah Sakit umum Daerah saat ini, sehingga Kepala Dinas harus bisa menjelaskannya. Saya pikir rapat ini kita kembangkan aja Ketua.
Fraksi PDI Perjuangan, Putra Yustisi Respaty mengatakan, belum adanya kesiapan data dari Pemerintah kota Batam, maka kita beri waktu kepada OPD yang hadir untuk minta penjelasannya.
Kepala BP2RD Kota Batam, Raja Azmansyah menjelaskan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Maret 2020 Rp 15.46 persen Rp 231.800.000.000. Realisasi pajak hotel Januari Rp 13 miliar, Februari Rp 11 miliar dan Maret Rp 5 miliar.
“Pada tahun akhir 2020 nanti, PAD Pemko Batam hanya teraslisasi 38.8 persen. PAD kita yang ditargetkan akhir 2020 mencapai Rp1,2 trililun, Hitungan kita diangka Rp 476 miliar saja, itu akumulasi artinya, realisasi pada bulan ini sudah diatas Rp 190 miliar tinggal dikurang Rp 476 miliar, itu sisanya. Jadi kondisi terburuk yang kita hadapi. Kondisi menurun drastis hotel dan hiburan. Itu kenyataannya,” ujar Raja.
Lanjut Raja, Pajak Restoran teraslisasi hanya tercapai 32 persen dari target kita dan restoran masih menerapkan take away. Hiburan diangka 25 persen. Pajak reklame tercapai 32 persen. PPJ sektor bisnis dan industri menurun dratis drop hingga 65 persen karena hotel tutup dan kurangnya orang menginap. Namun ada peningkatan di rumah karena stay at home.
Setelah itu, untuk parkir teraslisasi hanya 18,9 persen. BPHTB 30,3 persen. Kondisi yang sangat riskan sekali. November baru bangkit diangka 65 persen dari target kita, jadi keseluruhan teraslisasinya lebih kurang diangka 38,8 parsen.
Lanjut Raja, kami tawarkan ke Pak Walikota menghapus denda administrasi PBB. Dan ke depan akan ada penghapusan denda administrasi lainnya. Rangsangan-rangsangan ini kami mencoba memberikan kemudahan kepada wajib pajak.
“Pelayanan kepada masyarakat terkait Covid-19 ini, kami juga telah melakukan pembatasan pelayanan BPHTB face to face hanya 20 wajib pajak dan bisa dilakukan secara online Medsos dan WA. Pembayaran Pajak menggunakan metode e-filling, dan kita sudah koordinasi dengan Bank Riau Kepri dengan kliring. Agar wajib pajak melakukan kewajibannya membayar pajak, supaya langkah-langkah ini mempermudah masyarakat,” pungkasnya. **
Red.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar