BATAM - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam akan melakukan pemetaan (mapping) petani di Kota Batam. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi panen di saat produksi melimpah yang sebabkan harga jatuh.
“Ini sudah disepakati, masuk dalam program kerja 2019. Kita lakukan mapping. Di mana saja, apa yang ditanam, dan berapa hasilnya,” kata Pengarah TPID Batam, Gusti Raizal Eka Putra usai rapat TPID di Kantor Walikota Batam, Rabu (27/2/2019).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau ini mengatakan tujuan pemetaan antara lain memastikan petani tidak tanam jenis yang sama secara bersamaan. Karena hal ini akan mengakibatkan surplus hasil pertanian di pasar.
“Tujuannya jangan semua sama-sama tanam. Belum lagi yang datang dari luar, yang harganya lebih murah. Jadi nanti ada pengarahan ke petani supaya mereka betul-betul menanam di musim paceklik,” tutur Gusti.
Senin (25/2/2019) lalu, petani di Tembesi Batam menghancurkan bayam hasil bercocok tanamnya. Pemusnahan dilakukan karena menurut petani, harga jual bayam anjlok ke Rp 1.500 per kilogram. Nilai ini dirasa tak sebanding dengan biaya operasional dan tenaga petani.
Sementara itu, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan ia sudah mengarahkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk membantu petani bayam di Tembesi tersebut.
“Saya sudah arahkan Pak Mardanis (Kepala DKPP) agar stok mereka saat panen itu kita bantu. Pertama, untuk distribusikan ke berbagai kios atau titik pasar tertentu. Kita yang ambil peran,” kata Amsakar.
Opsi lain yang bisa dilakukan adalah menyiapkan tempat penyimpanan (cold storage) agar hasil pertanian bisa bertahan lebih lama. Tempat penyimpanan ini tak mesti pemerintah yang membuat, tapi bisa diupayakan dari pihak swasta.
“Kita mungkin berat (buat cold storage). Tapi mitra di pasar besar, kita yakin punya. Kita dorong ke situ,” ujarnya.
Terkait rencana pengembangan Pulau Subang Mas sebagai sentra pertanian Kota Batam, Amsakar mengatakan masih butuh waktu lama. Karena persiapannya cukup panjang untuk mewujudkan rencana tersebut.
“Subang Mas juga jadi sasaran kita ke depan untuk lokasi pertanian. Tapi butuh kerja cukup panjang. Pertama untuk garap lahan sebesar itu. Kedua soal masyarakat yang ada di sekitar. Ketiga, biaya untuk relokasi petani ke situ. Kerjasama Pemerintah Swasta mungkin solusinya untuk jadikan Subang Mas sentra produksi pertanian,” kata Amsakar.
(humas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar