BURUHTODAY.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mempertanyakan terkait usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani agar gaji guru honorer setara dengan Upah Minimum Regional (UMR).
Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo melalui akun Twitternya @ganjarpranowo, Sabtu (26/1/2019).
Awalnya, akun Twitter resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), @Kemdikbud_RI, Jumat (25/1/2019) menginformasikan bahwa Mendikbud mengusulkan kepada Menkeu agar gaji guru honorer setara UMR.
Selain itu, Mendikbud dan Menkeu juga ingin memastikan anggaran pendidikan telah tepat sasaran.
"Mendikbud @muhadjir_ef mengusulkan kepada Menteri @KemenkeuRI Sri Mulyani agar gaji guru honorer setara Upah Minimum Regional.
Mendikbud & Menkeu jg ingin memastikan anggaran pendidikan yg sudah dialokasikan dapat digunakan tepat sasaran," tulis Kemendikbud.
Ganjar Pranowo seolah tidak percaya bahwa gaji guru honorer akan setingkat UMR.
"Gaji honorer setingkat UMR?," tulis Ganjar Pranowo.
Mengetahui respon Ganjar Pranowo, warganet turut memberikan beragam komentar.
Seperti akun @sangamei yang menuliskan,"Kabar bagus untuk para teman2 Honorer dan calon2 tenaga honorer."
"Ojo kaget pak @ganjarpranowo didukung malah apik (Jangan kaget Pak @ganjarpranowo, didukung malah bagus-red)," sebut akun @kang_guru99.
"Saya kira itu malah bagus," ujar akun @yan_caa.
Dikutip TribunWow.com dari laman resmi Kemdikbud, Kemdikbud.go.id, Sabtu (26/1/2019), pertemuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, berlangsung pada Selasa (23/1/2019), di kantor Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta.
Mendikbud menyampaikan bahwa guru honorer masih sangat dibutuhkan sebagai guru pengganti karena adanya guru yang pensiun, penambahan sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, atau sebagai pengganti guru yang meninggal maupun mengundurkan diri.
"Namun karena ada moratorium maka berakibat pada penumpukan. Oleh karena itu, kami ingin menyelesaikan masalah guru honorer agar kami bisa mengangkat guru dengan jalur reguler,” ujar Mendikbud, Muhadjir Effendy, kepada awak media seusai pertemuan.
Mendikbud menjelaskan, guru-guru honorer ini akan direkrut kemudian dilatih lagi agar kemampuannya meningkat.
“Kemarin kami sudah bicara ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), kalau bisa honornya diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU). Jangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena pasti nanti sulit", ujar Muhadjir Effendy.
Dijelaskan Mendikbud, Kemendikbud sudah melakukan sensus terhadap guru honorer. Dari hasil sensus tersebut, dari 736 ribu guru honorer, ternyata 30 ribu guru honorer diantaranya sudah tidak ada di sekolah.
"Sehingga kami melakukan pembersihan data untuk menghapus yang sudah tidak lagi menjadi guru honorer,” ujar Mendikbud.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani, menyambut positif dan mendukung langkah-langkah yang ditempuh Mendikbud dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
“Saya setuju dan mendukung agar ada semacam kemampuan influence dari pusat untuk bisa mempengaruhi atau bahkan memaksa daerah untuk bisa meningkatkan kualitas dan compliance (pemenuhan) mereka terhadap standar-standar yang kita inginkan” ujar Sri Mulyani.
Ditambahkan Sri Mulyani, persoalan guru sebenarnya terkait juga dengan lokasi sebab rasio antara jumlah guru dengan murid sudah bagus, tapi lokasinya tidak merata.
"Yang perlu kita benahi adalah tata kelolanya. Saya hanya titip satu hal saja agar tata kelola guru kedepannya efisien dan tidak menimbulkan biaya tinggi maupun korupsi. Selain itu, jumlah guru juga perlu mencocokkan dengan kebutuhan guru mata pelajaran, jangan sampai salah,” Menkeu.
(red/sumber http://wow.tribunnews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar