“Saya akan bertindak sebagai kuasa hukum KSPI untuk menguji materil Perpres kontroversial yang diteken Presiden Jokowi dengan petitum maksimal agar Mahkamah Agung membatalkan Perpres karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya dari Perpres," kata Yusril dalam pesan tertulis, Senin (23/4).
Perpres tersebut dianggap memberikan kemudahan perizinan kepada tenaga kerja asing, dan berpotensi melanggar beberapa undang-undang, di antaranya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Yusril mengatakan Ketua KSPI Said Iqbal telah membicarakan rencana gugatannya melalui perbincangan telefon. Kemudian empat orang Pengurus KSPI juga telah menemuinya di DPP Partai Bulan Bintang untuk mendiskusikan uji materil Perpres tersebut.
“Sebagai organisasi pekerja, KSPI tentu mempunyai legal standing untuk menguji Perpres itu, karena isinya merugikan kepentingan pekerja Indonesia dan sebaliknya menguntungkan buruh asing,” kata Yusril.
Yusril mengatakan dirinya akan memberi bantuan hukum secara sukarela. Apalagi, menurut dia, Perpres tentang TKA tersebut tidak menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. “Mudah-mudahan uji materil terhadap Perpres No 20/2018 akan memperkuat tuntutan KSPI," kata Yusril.
Selain menggugat Perpres tentang TKA ke MA, KSPI berencana akan mengerahkan buruh memprotes aturan tersebut pada 1 Mei 2018 nanti. Mereka menuntut pemerintah mencabut Perpres yang dianggap mempermudah masuknya buruh asing.
Di samping itu, KSPI bersama dengan Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) akan mendeklarasikan calon presiden ( capres) yang mendukung buruh pada Pilpres 2019 saat demo hari buruh. (sumber Katadata.co.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar