Buruh Desak KPK Usut Dugaan Korupsi KTP Electrik - BURUH TODAY


Post Top Ad

Your Ad Spot

Senin, 13 Maret 2017

Buruh Desak KPK Usut Dugaan Korupsi KTP Electrik

JAKARTA - Presiden KSPI Sai Iqbal mendesak dan mendukung KPK untuk dugaan kasus korupsi KTP Elektronik (KTP-el) yang melibatkan para petinggi negeri ini dituntaskan.

Kata Said Iqbal, setiap kasus korupsi harus di proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Tidak boleh tebang pilih.

"Korupsi merajalela rakyat sengsara. Korupsi di hajar rakyat sejahtera," ujar Iqba kepada media, di Jakarta, Ahad (12/3) kemarin.

Menurutnya, KPK harus berani bertindak semenjak JPU dalam persidangan pekan lalu menyebutkan nama-nama yang disebut terkait dengan korupsi KTP-el, seperti mantan mendagri Gamawan Fauzi, mantan wakil ketua Komisi II DPR Ganjar, dan mantan ketua Fraksi Golkar di DPR Setya Novanto.

"Nama-nama tersebut harus mulai diperiksa dan dilakukan penyelidikan. Bukan sekadar dipanggil sebagai saksi. Uang sebanyak Rp 2,3 triliun yang diduga dikorupsi adalah uang rakyat yang berasal dari pajak. Dalam hal ini, para buruh juga ikut berkonstribusi membayar pajak." katanya.

Said Iqbal menegaskan, akibat uang negara yang dikorupsi itu mengakibatkan buruh tidak bisa mendapatkan tingkat kesejahteraan (kebijakan publik) yang optimal. Hal ini juga semakin menyuburkan praktek-praktek pengusaha yang memberi upeti kepada para pejabat untuk menggoalkan tujuannya, sehingga ongkos atau biaya produksi semakin mahal. Dampaknya, kesejahteraan buruh yang dikurangi.

Dengan uang sebesar itu, lanjut Iqbal, pemerintah bisa memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Pengentasan kemiskinan bisa cepat dilakukan. Tetapi para koruptor justru tega menari-nari di atas penderitaan rakyat. Oleh karena itu, KPK harus bertindak tegas dengan menyita kekayaan mereka dan mengembalikannya kepada negara, serta memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku.

KSPI saat ini tengah mempersiapkan aksi besar untuk menuntut KPK memeriksa dan menyelidiki nama-nama pejabat yang terindikasi kuat melakukan praktek korupsi e-KTP tersebut. Selain itu, buruh juga mendesak KPK untuk tidak melupakan kasus-kasus korupsi yang lain, seperti kasus BLBI yang diduga melibatkan Megawati dan kasus RS Sumber Waras yang diduga melibatkan Ahok.

"Jika sampai akhir Maret 2017 tidak terlihat keseriusan KPK dalam membongkar kasus ini, maka dipastikan buruh akan turun ke jalan menyatakan perang melawan korupsi," pungkasnya.


red /REPUBLIK.co.id

Post Top Ad

Your Ad Spot