"Stoknya tinggal untuk sepekan lagi. Dan kalau pilih-pilih barang, misal kualitas tertentu, cukup untuk dua hari saja lagi," kata Sadiman, Senin (13/2).
Menurut dia, kelangkaan ini terjadi karena pengusaha jasa angkut enggan melayani distribusi bahan pokok dari Pulau Batam ke Belakangpadang. Hal ini menyusul penangkapan kapal pembawa sembako oleh Bea Cukai beberapa waktu lalu. Penangkapan ini sebagai bentuk penegakan hukum atas aturan Undang-undang tentang Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam.
Berdasarkan aturan tersebut barang-barang yang dibawa keluar dari Pulau Batam harus membayar pajak 10 persen. Bila pajak pertambahan nilai ini diterapkan maka harga bahan pokok di Belakangpadang dan pulau sekitar Batam lainnya akan meningkat drastis.
"Kita sudah surati Wakil Ketua DPRD Batam, Pak Iman. Agar bisa rapat bersama Bea Cukai. Kami berharap ada solusi untuk kebutuhan warga kami di sini," ujarnya.
Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun yang menerima informasi ini langsung meninjau ke lokasi. Usai berbincang dengan warga Belakangpadang, Nurdin segera lakukan pertemuan dengan Bea Cukai Batam. Adapun hasil rapat tersebut adalah pemerintah menunggu konsep dari Bea Cukai untuk solusi masalah ini.
"Ada aturan yang harus ditegakkan Bea Cukai. Kita hotmati. Tapi di lain sisi apapun keadaannya, kebutuhan masyarakat harus segera terpenuhi dengan harga terjangkau. Sedang dikonsep jalan keluar yang tidak langgar aturan. Tak hanya untuk Belakangpadang, tapi daerah lain juga kalau bisa disamakan," kata Nurdin.
red/MCB
