Home » » Tuntut THR, Ratusan Buruh Harian Lepas DKP Kembali Geruduk Kantor Wali Kota Batam

Tuntut THR, Ratusan Buruh Harian Lepas DKP Kembali Geruduk Kantor Wali Kota Batam

Di Edit oleh admint dan BERITA BURUH | Senin, 04 Juli 2016

Batam,Buruhtoday.com - Ratusan buruh harian lepas Dinas Kebersihan dan Pertamanan(DKP) kembali melakukan aksi unjuk rasa dan memarkirkan dum truk sampah di depan kantor Wali Kota Batam. Mereka menuntut Gaji dan THR yang belum dibayarkan pada H-2 perayaan Idhul fitri.

"Kami datang untuk menuntut janji pak Wali Kota Batam (Rudi-red). Tolong kasihani kami pak, kami juga ingin merayakan lebaran seperti yang lainnya," ujar salah seorang buruh yang namanya tidak mau dipublikasikan. Senin(4/7/2016).

Ia menyebutkan pemerintah seharusnya memperhatikan para petugas DKP. Sebab menurut dia, jasa merekalah yang menciptakan Kota Batam menjadi bersih, indah dan rapi.

"Kami siap menerima resiko, dan kami menunggu janji Wali Kota untuk melakukan pembayaran setelah lebaran,” tutupnya.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Rudi mengatakan untuk pembayaran gaji dan Tunjangan Hari Raya(THR) pekerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak bisa dicairkan karena belum dianggarkan di APBD 2016.

“Gaji ke 13 petugas kebersihan DKP Batam belum bisa‎ dibayarkan karena belum dianggarkan,” ujar Rudi di halaman Pemko Batam, Senin(4/7/2016).

Meski demikian, Rudi meminta seluruh pekerja DKP Batam tidak resah, karena Pemko Batam akan kembali mengusulkan anggarannya, Pada bulan September mendatang akan dibayarkan.

“Intinya seluruh pekerja diperjuangkan untuk menerima haknya dan jangan khawatir, saya jamin itu. Silahkan kembali bekerja,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan(DKP) kota Batam, Sulaeman Nababan meminta waktu selama empat hari untuk menyelesaikan pembayaran gaji dan Tunjangan Hari Raya(THR) yang dituntut ratusan Pekerja Harian lepas(PHL) yang ada.

“Tadi kita sudah melakukan rapat dengan Wawako dan perwakilan perkerja, kami meminta waktu empat hari untuk mengevaluasi, karena semua ada mekanismenya,” kata Sulaeman saat menemui para pekerja.

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyurati DPRD dan Gubernur Kepri.

“Kita juga sudah menyurati Gubernur untuk membantu menyelesaikan opsi tersebut, jadi tolong mengertilah, kami juga sedang berusaha,” jelasnya.

red/DI
Share this post :

Facebook Comments