Home » » Nilai Proyek Pembangunan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga Tidak Disebut, Ini Kata Kontraktornya

Nilai Proyek Pembangunan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga Tidak Disebut, Ini Kata Kontraktornya

Di Edit oleh admint dan BERITA BURUH | Jumat, 29 Juli 2016

Batam,Buruhtoday.com - Direktur umum PT Nindya Karya, Genster menyatakan Proyek Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga berbeda dengan proyek APBD. Pasalnya proyek tersebut merupakan proyek Direktorat Jendral Migas pusat.

Kata Genster, alasan tidak disebutkan nilai proyek karena ada bakal penambahan pekerjaan dilapangan.

"Penunjukan proyek langsung dari pusat. Dalam SPK memang muncul nilainya, tapi dalam papan tidak ada," ujar Genster saat ditemui Buruhtoday.com, Jumat(29/7/2016).

Ia menjelaskan, saat ini proyek sedang dalam pekerjaan, dan untuk pegawasan pekerjaan dilapangan langsung dari Kementerian pusat, PGN Batam, Dinas Pertamanan dan Dinas PU.

"Ada sebanyak 12 perumahan di Batam yang kita kerjakan, dan waktu pelaksanaan semua sama seperti yang ada di papan proyek," jelasnya.

Disinggung mengenai izin perusahaan dan jumlah karyawan yang dipekerjakan, Genster mengaku bahwa semua izin-izin seluruhnya di urus oleh pusat, dan bukan dirinya yang berhak untuk menjawabnya.

"Itu bukan dibidang Pak, dan untuk karyawan dilapangan yang saya tau ada sekitar 50 hingga 60 %, menggunakan karyawan lokal. Dan untuk tenaga sertifikasinya sebagian dibawa dari pusat." pungkasnya.


Diberitakan sebelumnya, Proyek Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga diperumahan Genta II Batu Aji, Batam Kepulauan Riau diduga sarat dengan manipulatif. Pasalnya papan nama proyek tersebut tidak mencantumkan berapa nilai dana proyek.

Papan nama proyek tersebut berbeda dengan papan nama proyek-proyek lainnya yang lazimnya milik pemerintah.

Pantauan dilapagan, Papan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga diperumahan hanya bertuliskan jenis Proyek, Intansi, Izin Galian No/Tgl, Kontraktor, Tanggal Kontrak, waktu pelaksanaan.

Salah satu warga sekitar mengatakan, pemerintah harusnya lebih transparan dalam pengerjaan proyek yang menggunakan anggaran rakyat, sebab hal tersebut untuk mencegah tindak korupsi.

"Jadi masyarakat dapat menilai proyek yang dibangun tersebut, apakah sesuai dengan atau tidak dengan anggaran yang dikucurkan. Jika tidak sesuai masyarakat akan membantu memberikan laporan pada pihak pemerintah, artinya kontrol sosial dapat berjalan sesuai dengan semboyan pembangunan dari rakyat untuk rakyat," Ujar Wawan, warga sekitar,Kamis(28/7/2016).

Ia berharap kepada Presiden Jokowi melakukan pengawasan dengan ketat, sehingga visi dan misi pemerintahan Jokowi dapat tercapai untuk mensejahterakan rakyat.

"Jangan hanya dipusat transparan, tapi ditataran daerah permainan tilep-menilep masih saja terjadi," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Camat (Sekcam) Batu Aji Fridkalter PP mengakui bahwa pihak PGN pernah mengundang dirinya untuk mengahadiri sosialisasi terkait Proyek Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

"Mereka hanya sosialisasi saja, tapi dalam acara tersebut mereka tidak ada menyebutkan nilai proyek yang akan dikerjakan," ucapnya.

(don)

Share this post :

Facebook Comments