Buruhtoday.com - Rencananya Forum Buruh DKI Jakarta, (Rabu,10-12-2014)besok akan menggelar aksi demo didepan Balai Kota, mereka mendesak Biro Perekonomian dan
Administrasi Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk merevisi UMP
DKI Tahun 2014. Hal ini didasari oleh surat yang di sampaikan oleh
Disnakertrans No.5743/-1.834-1 tertangggal 26 November 2014.
Surat itu menyebutkan jika pihak Disnakertrans telah menyampaikan aspirasi Forum Buruh DKI untuk merevisi UMP DKI dengan pertimbangan adanya dampak dari kenaikan BBM yang belum dimasukan dalam perhitungan UMP DKI 2014 di Pergub No.176 th 2014.
Hal itu dikatakan oleh perwakilan FBDKI dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Tuwarno, dalam keterangan pers yang diterima Skalanews di Jakarta, Selasa (9/12).
Tuwarno mengatakan, pihaknya hari ini mendatangi kembali biro perekonomian dan adminsitrasi Sekda provinsi DKI Jakarta untuk menagih janji mereka, melakukan revisi UMP dengan mekanisme sidang perundingan dewan pengupahan kembali.
“Dan harapan kami dalam sidang dewan pengupahan tersebut bukan hanya membahas masalah revisi UMP DKI saja tetapi membahas juga permasalahan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dalam satu paket pembahasan," kata Tuwarno.
"Agar kebijakan gubernur tentang pengupahan jadi satu kebijakan yang akan di berlakukan di awal tahun 2015," lanjutnya.
Sementara itu, Koordinator Forum Buruh Jakarta, Mohammad Toha menegaskan, apabila pada hari ini para buruh tidak mendapatkan kepastian yang jelas terkait dengan revisi UMP dan UMSP DKI Jakarta, maka Rabu (10/12) besok, sekitar 10.000 masa buruh akan menuju Balaikota DKI.
"Bukan saja hanya meminta Gubernur melakukan revisi UMP dan UMSP, namun pihak Asisten Perekonomian dan Adminsitrasi Sekda Prov DKI Jakarta sebagai pimpinan di bidang ketenagakerjaan dan kebijakan upah di DKI Jakarta harus bertanggung jawab terhadap perubahan tersebut,” tegas Toha.
Surat itu menyebutkan jika pihak Disnakertrans telah menyampaikan aspirasi Forum Buruh DKI untuk merevisi UMP DKI dengan pertimbangan adanya dampak dari kenaikan BBM yang belum dimasukan dalam perhitungan UMP DKI 2014 di Pergub No.176 th 2014.
Hal itu dikatakan oleh perwakilan FBDKI dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Tuwarno, dalam keterangan pers yang diterima Skalanews di Jakarta, Selasa (9/12).
Tuwarno mengatakan, pihaknya hari ini mendatangi kembali biro perekonomian dan adminsitrasi Sekda provinsi DKI Jakarta untuk menagih janji mereka, melakukan revisi UMP dengan mekanisme sidang perundingan dewan pengupahan kembali.
“Dan harapan kami dalam sidang dewan pengupahan tersebut bukan hanya membahas masalah revisi UMP DKI saja tetapi membahas juga permasalahan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dalam satu paket pembahasan," kata Tuwarno.
"Agar kebijakan gubernur tentang pengupahan jadi satu kebijakan yang akan di berlakukan di awal tahun 2015," lanjutnya.
Sementara itu, Koordinator Forum Buruh Jakarta, Mohammad Toha menegaskan, apabila pada hari ini para buruh tidak mendapatkan kepastian yang jelas terkait dengan revisi UMP dan UMSP DKI Jakarta, maka Rabu (10/12) besok, sekitar 10.000 masa buruh akan menuju Balaikota DKI.
"Bukan saja hanya meminta Gubernur melakukan revisi UMP dan UMSP, namun pihak Asisten Perekonomian dan Adminsitrasi Sekda Prov DKI Jakarta sebagai pimpinan di bidang ketenagakerjaan dan kebijakan upah di DKI Jakarta harus bertanggung jawab terhadap perubahan tersebut,” tegas Toha.
(sumber Skalanews.com)
