Home » , , » Buruh Minta UMP 2015 Diatas Rp 3 Juta, Sementara Gubernur DKI Menolak

Buruh Minta UMP 2015 Diatas Rp 3 Juta, Sementara Gubernur DKI Menolak

Di Edit oleh admint dan BERITA BURUH | Sabtu, 15 November 2014

Jakarta,Buruhtoday.com - Buruh DKI Jakarta semakin memanas, karena  Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2015 dibawah Rp 3 juta, maka buruh siap melakukan aksi protes dengan melakukan mogok kerja nasional besar-besaran dengan menutup jalan tol, pelabuhan dan seluruh pabrik di Indonesia.

Rusdi Selaku Sekjen Kofedarasi Serikat Pekerja Indonesia mengatakan, kalau pekerja sudah kece
wa, mereka merencanakan melumpuhkan seluruh Indonesia.

Tiga aksi unjuk rasa ini dilakukan karena buruh merasa aspirasi mereka tidak diakomodir oleh Pemprov DKI. Aspirasi menuntut kenaikan UMP sebesar Rp 3,5 juta tidak dikabulkan pemerintah.

"Mereka lakukan aksi tersebut karena pemerintah tidak mendengar aspirasi pekerja," ujarnya.

Menurut Rusdi, sangat masuk akal bila buruh menuntut kenaikan UMP di atas Rp 3 juta. Karena biaya hidup di Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain.

Tidak hanya itu, Kota Jakarta sudah setingkat dengan kota-kota besar lain di Asia. Namun, UMP masih di bawah kota-kota tersebut. Sebut saja Bangkok dengan UMP Rp 3,3 juta dan Manila memiliki UMP sebesar Rp 3,6 juta per bulan untuk pekerja lajang.

"Kalau di bawah Bangkok dan Manila ya enggak apa-apa. Tapi masa Jakarta di bawah Bekasi? Ya enggak mungkin. Lebih bijaksana UMP Jakarta lebih tinggi dari daerah penyangga," tuturnya. (Beritasatu.com)

Ahok Menolak Tuntutan UMP  2015

Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, menolak tuntutan buruh yang meminta kenaikan UMP 2015 menjadi Rp3,5 juta.

Ahok yang baru dilantik menjadi Gubernur dalam rapat paripurna DPRD versi KIH, Jumat (14/11), menyatakan bahwa nilai UMP 2015 tidak bakal jauh berbeda dengan nominal hasil survei KHL.

Adapun survei KHL DKI tahun ini pada angka Rp 2.538.174,31. UMP ditentukan di Dewan Pengupahan dengan menghitung antara lain tingkat produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas harga.

Dikataka Ahok, Pemprov DKI sudah menyepakati perbaikan kualitas data KHL sebagaimana tuntutan buruh. Di antara perbaikan itu, katanya, adalah mengganti tepung terigu menjadi mi instan dan menambah volume kebutuhan air.

Peningkatan harga bahan bakar minyak yang menjadi dasar tuntutan UMP Rp3,5 juta versi buruh, lanjut dia, juga sudah diperhitungkan dalam opsi UMP versi pemerintah.

"Tarif BBM enggak naik, juga mau saya stop di Jakarta distribusinya. Yang penting ada bus murah untuk mereka (buruh), kami mau menyatukan bus di bawah satu harga. Jadi kamu bayar satu bulan, bebas naik bus," tegas Ahok.
 
Soal pernyataan buruh yang menyebut UMP di Bekasi lebih tinggi dari DKI, Ahok menandaskan. "Ya, kalau merasa di Bekasi lebih tinggi, silakan saja tinggal di sana," ungkapnya. (Berita8.com)
Share this post :

Facebook Comments