Home » , » SBY Dinilai Gagal Tangani Tanah Papua Selama Kepemimpinannya

SBY Dinilai Gagal Tangani Tanah Papua Selama Kepemimpinannya

Di Edit oleh admint dan BERITA BURUH | Jumat, 17 Oktober 2014

Jakarta,Buruhtoday - Selama 10 tahun memimpin Republik Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak serius menangani Tanha Papua. Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI) mengungkapkan 10 kebijakan SBY bagi Tanah Papua yang mengundang Pro dan Kontra. Dua di antaranya adalah terjadinya pelanggaran HAM dan depopulasi masyarakat Papua.

“Dalam kurun waktu 2004-2014, pelanggaran hak-hak sipil dan politik warga Papua telah meningkat secara drastis,”ujar Sekretaris Jenderal AMPTPI Markus Haluk dalam Seminar Sehari yang bertemakan “Refleksi 10 Tahun Kepemimpinan SBY bagi Tanah Papua” di Aula Utama Universitas Kristen Indonesia, Cawang, Jakarta pada Kamis (16/10). Acara seminar dihadiri oleh Ketua Pusat Studi Kajian Papua UKI Antie Solaimin, Komisioner Komnas HAM Natalis Pigai, Anggota Pokja Papua Tim Transisi Jokowi-JK Hironimus, dan Tokoh Buruh Indonesia Mochtar Pakpahan.

Markus menyebutkan 12 bentuk kekerasan selama 10 tahun kepemimpinan SBY, yakni penyiksaan berat, penangkapan sewenang-wenang, penahanan sewenang-wenang, penembakan dan pembunuhan pemerkosaan terhadap perempuan Papua, pembakaran rumah, penggerebekan, penghancuran rumah dan asrama mahasiswa, pengekangan Demonstrasi Damai, penolakan surat pemberitahuan aksi demo damai, pembatasan atas kunjungan anggota Kongres, parlemen, diplomat Internasional, pembatasan dan ancaman terhadap jurnalis lokal, nasional dan internasional serta ancaman terhadap para pembela Hak Asasi Manusia di Papua.

“Kekerasan-kekerasan ini umumnya dilakukan oleh aparat keamanan, TNI dan atau Polri dan menyebabkan korban bagi warga Papua,” tandasnya.

Berdasarkan catatan AMPTPI, telah terjadi 445 peristiwa kekerasan di tanah Papua yang menyebabkan 2.914 korban warga Papua Asli. Dari 445 peristiwa kekerasan tersebut, sebanyak 66 TNI dan 263 Polri terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut.

“Pemerintahan SBY tidak pernah serius mengungkapkan dan menindak tegas pelanggaran HAM di Tanah Papua terutama yang melibatkan TNI dan Polri. TNI dan aparat keamanan yang melakukan pelanggaran HAM di Papua tidak pernah dipenjara lebih dari 11 bulan,” tegasnya.

Markus juga mengungkapkan fakta lain yang terjadi selama 10 tahun kepemimpinan SBY, yakni depopulasi warga asli Papua lantaran ada migrasi besar-besaran ke tanah Papua. Markus menyatakan hasil statistik pemerintah Provinsi Papua pada 2010 dengan jelas menyebutkan bahwa jumlah orang asli Papua 49 persen sedangkan jumlah penduduk non Papua 51 persen.

“Jumlah warga Papua asli akan semakin kecil dibandingkan pendatang. Banyak orang migrasi ke Papua dengan motivasi penting yakni, uang, bahan bangunan, bahan makanan dan orang atau manusia datang ke Papua. Jika tidak ada kebijakan yang strategis membendung hal ini, warga asli Papua akan habis,” pungkasnya.

(sumber beritasatu.com)
Share this post :

Facebook Comments