Masyarakat Tuntut Tuntaskan Persoalan Agraria, Buruh Tuntut Penundaan UMP.
Medan,Buruhtoday - Dua gelombang massa aksi di depan Kantor DPRD Sumatera Utara
di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (27/10). Mereka meminta DPRD mendorong
penyelesaian masalah agraria dan persoalan buruh yang dinilai tak
kunjung tuntas.
Gelombang pertama sekira pukul 11.00 WIB dari kalangan
masyarakat yang tergabung dalam Komite Revolusi Agraria Sumut. Mereka
meminta pemerintah melakukan Revolusi Agraria yang pro rakyat.
Pimpinan aksi R Sipayung mengatakan tuntuan penyelesaian kasus tanah sudah lama disampaikan. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho berjanji menyelesaikan tuntuan mereka. Namun yang dihadapi para petani justru kriminalisasi dan ditindas oleh preman.
Sedangkan tanah, justru dikuasai oleh berbagai instansi pemerintah hingga kalangan pemodal dan mafia tanah.
Pimpinan aksi R Sipayung mengatakan tuntuan penyelesaian kasus tanah sudah lama disampaikan. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho berjanji menyelesaikan tuntuan mereka. Namun yang dihadapi para petani justru kriminalisasi dan ditindas oleh preman.
Sedangkan tanah, justru dikuasai oleh berbagai instansi pemerintah hingga kalangan pemodal dan mafia tanah.
"Apakah penyelesaian ketika petani dikriminalisasi, ditangkap dan
dipenjara," kata lantang Ranison Sipayung saat berorasi.
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Nasdem Anhar Monel mengatakan persoalan agraria yang rumit dan sulit. Penyelesaianya tidak bisa seketika.
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Nasdem Anhar Monel mengatakan persoalan agraria yang rumit dan sulit. Penyelesaianya tidak bisa seketika.
"Kalau
terus kita didorong saya yakin akan selesai. Ini menjadi kasus pertama
yang akan kami (Komisi A DPRD Sumut, red) bahas," katanya.
Demikian halnya, Sarma Hutajulu dari Fraksi PDIP mengatakan masalah konflik agraria sudah diperjuangkan sejak reformasi bergulir. Dia berharap kasus itu harus segera diselesaikan, karena potensi konflik vertikal dan horezontal. "Jokowi sudah membentuk Menteri Agraria, kita berharap ini menyelesaikan masalah tanah," katanya.
Tunda Penetapan UMP
Demikian halnya, Sarma Hutajulu dari Fraksi PDIP mengatakan masalah konflik agraria sudah diperjuangkan sejak reformasi bergulir. Dia berharap kasus itu harus segera diselesaikan, karena potensi konflik vertikal dan horezontal. "Jokowi sudah membentuk Menteri Agraria, kita berharap ini menyelesaikan masalah tanah," katanya.
Tunda Penetapan UMP
Sementara, sekitar pukul 15.00 WIB, ratusan massa dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 memenuhi Jalan Imam Bonjol Medan dan menuntut Trilayak yang dikampanyekan Jokowi-JK saat Pemilu Presiden. Yakni layak upah, layak kerja dan layak hidup.
"Kalau janji itu tidak dipenuhi, kami
SBSI 92 akan menjadi oposisi bagi pemerintahan," kata Ketua DPD SBSI
1992 Sumut, Bambang Hermanto .
Disampaikanya juga agar DPRD Sumut mengawal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sedang membahas UMP 2015 dan isu tersiar bahwa kenaikan upah hanya Rp40 ribu sampai Rp50 ribu dari UMP sebelumnya.
Sedangkan buruh meminta kenaikan upah 40% dari UMP sebelumnya, dengan pertimbangan akan naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) pada November mendatang.
Disampaikanya juga agar DPRD Sumut mengawal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sedang membahas UMP 2015 dan isu tersiar bahwa kenaikan upah hanya Rp40 ribu sampai Rp50 ribu dari UMP sebelumnya.
Sedangkan buruh meminta kenaikan upah 40% dari UMP sebelumnya, dengan pertimbangan akan naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) pada November mendatang.
"Kami mendengar bahwa UMP hanya naik sekira
lima puluh ribu rupiah. Kalau BBM naik, maka kami akan semakin sengsara.
Kami minta Gubsu tidak buru-buru menaikkan UMP 2015," kata Bambang, dan
meminta DPRD Sumut menyampaikan aspirasi mereka hingga ke tingkat
pusat.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan mengatakan, aspirasi itu akan disampaikan aspirasi itu ke pihak yang diminta oleh demonstran.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan mengatakan, aspirasi itu akan disampaikan aspirasi itu ke pihak yang diminta oleh demonstran.
"Kami akan sampaikan. nanti bukti pengirimanya akan kami
tunjukkan," katanya.
Setelah mendapat tanggapan dari dewan, massa
membubarkan diri dan Jalan Imam Bonjol yang sempat ditutup bagi pengguna
jalan dibuka kembali .(MedanBisnis.com)
