Home » , , » Mayarakat Dan Serikat Buruh SBSI 92 Demo di Depan Kantor DPRD Sumut

Mayarakat Dan Serikat Buruh SBSI 92 Demo di Depan Kantor DPRD Sumut

Di Edit oleh admint dan BERITA BURUH | Rabu, 29 Oktober 2014

Masyarakat Tuntut Tuntaskan Persoalan Agraria, Buruh Tuntut Penundaan UMP.

 Medan,Buruhtoday -  Dua gelombang massa aksi di depan Kantor DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (27/10). Mereka meminta DPRD mendorong penyelesaian masalah agraria dan persoalan buruh yang dinilai tak kunjung tuntas. Gelombang pertama sekira pukul 11.00 WIB dari kalangan masyarakat yang tergabung dalam Komite Revolusi Agraria Sumut. Mereka meminta pemerintah melakukan Revolusi Agraria yang pro rakyat.

Pimpinan aksi R Sipayung mengatakan tuntuan penyelesaian kasus tanah sudah lama disampaikan. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho berjanji menyelesaikan tuntuan mereka. Namun yang dihadapi para petani justru kriminalisasi dan ditindas oleh preman.

Sedangkan tanah, justru dikuasai oleh berbagai instansi pemerintah hingga kalangan pemodal dan mafia tanah. 

 "Apakah penyelesaian ketika petani dikriminalisasi, ditangkap dan dipenjara," kata lantang Ranison Sipayung saat berorasi.

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Nasdem Anhar Monel mengatakan persoalan agraria yang rumit dan sulit. Penyelesaianya tidak bisa seketika. 

"Kalau terus kita didorong saya yakin akan selesai. Ini menjadi kasus pertama yang akan kami (Komisi A DPRD Sumut, red) bahas," katanya.

Demikian halnya, Sarma Hutajulu dari Fraksi PDIP mengatakan masalah konflik agraria sudah diperjuangkan sejak reformasi bergulir. Dia berharap kasus itu harus segera diselesaikan, karena potensi konflik vertikal dan horezontal. "Jokowi sudah membentuk Menteri Agraria, kita berharap ini menyelesaikan masalah tanah," katanya.

Tunda Penetapan UMP

Sementara, sekitar pukul 15.00 WIB, ratusan massa dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 memenuhi Jalan Imam Bonjol Medan dan menuntut Trilayak yang dikampanyekan Jokowi-JK saat Pemilu Presiden. Yakni layak upah, layak kerja dan layak hidup.

"Kalau janji itu tidak dipenuhi, kami SBSI 92 akan menjadi oposisi bagi pemerintahan," kata Ketua DPD SBSI 1992 Sumut, Bambang Hermanto .

Disampaikanya juga agar DPRD Sumut mengawal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sedang membahas UMP 2015 dan isu tersiar bahwa kenaikan upah hanya Rp40 ribu sampai Rp50 ribu dari UMP sebelumnya.

Sedangkan buruh meminta kenaikan upah 40% dari UMP sebelumnya, dengan pertimbangan akan naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) pada November mendatang.

"Kami mendengar bahwa UMP hanya naik sekira lima puluh ribu rupiah. Kalau BBM naik, maka kami akan semakin sengsara. Kami minta Gubsu tidak buru-buru menaikkan UMP 2015," kata Bambang, dan meminta DPRD Sumut menyampaikan aspirasi mereka hingga ke tingkat pusat.

Wakil Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan mengatakan, aspirasi itu akan disampaikan aspirasi itu ke pihak yang diminta oleh demonstran.

 "Kami akan sampaikan. nanti bukti pengirimanya akan kami tunjukkan," katanya.

Setelah mendapat tanggapan dari dewan, massa membubarkan diri dan Jalan Imam Bonjol yang sempat ditutup bagi pengguna jalan dibuka kembali .(MedanBisnis.com)
Share this post :

Facebook Comments