Jakarta,Buruhtoday - Kemendikbud meluncurkan Beasiswa Presiden
Republik Indonesia (BPRI) yang ditujukan bagi mereka yang ingin
melanjutkan kuliah ke 50 perguruan tinggi terbaik dunia. Lewat beasiswa
ini, siapa pun bisa mendapat gelar master (S2) maupun doktor (S3) di
universitas ternama seperti Harvard dan Oxford dengan gratis.
"Ide ini disampaikan oleh presiden sejak awal 2013. Ini berangkat dari bonus demografi baru. Kita punya populasi usia muda yang besar di 2035, ini juga termasuk mempersiapkan generasi muda 100 tahun setelah merdeka. Kita harus all out mempersiapkannya," kata Mendikbud M Nuh dalan konferensi 'Peluncuran Beasiswa Presiden RI' di kantornya Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2014).
Nuh memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka hingga tahun 2000, baru ada 13,8% anak usia 19-23 tahun yang bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Namun angka itu terus naik hingga di tahun 2013 mencapai angka 29,9%. Kemendikbud berencana melakukan percepatan agar pada tahun 2030, sebanyak 75% anak usia 19-23 tahun sudah bisa kuliah.
"Nah, untuk percepatan, kita butuh SDM berkualitas. Pendidikan, salah satu indikatornya adalah jenjang pendidikan tertinggi. Kita masih genjot jumlah doktor dan master. Di sini lah peran dana abadi pendidikan," ujar Nuh.
Dana abadi itu disebut Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan dikelola oleh LPDP untuk program beasiswa magister dan doktor serta beasiswa tesis dan disertasi, program pendanaan riset strategis yang bersifat inovatif dan produktif, juga untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana. Dana beasiswa dari DPPN disebut sebagai Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI).
"Di dalam BPI ini ada Beasiswa Presiden RI (BPRI), ada beasiswa afirmasi yang khusus untuk anak-anak Bidik Misi, dan Beasiswa Pemerintah Indonesia. Syarat khusus BPRI yaitu sudah diterima di perguruan tinggi 50 terbaik dunia. BPRI ini untuk S2 dan S3 itu," papar mantan Rektor ITS ini.
Nuh ingin membangkitkan semangat anak-anak muda Indonesia bahwa kuliah di universitas-universitas ternama dunia pun mungkin dicapai. "Di Harvard bisa 5-6 anak, tidak apa-apa, kita dorong. Asal bisa diterima di sana, kita biayai," imbuhnya.
"Ide ini disampaikan oleh presiden sejak awal 2013. Ini berangkat dari bonus demografi baru. Kita punya populasi usia muda yang besar di 2035, ini juga termasuk mempersiapkan generasi muda 100 tahun setelah merdeka. Kita harus all out mempersiapkannya," kata Mendikbud M Nuh dalan konferensi 'Peluncuran Beasiswa Presiden RI' di kantornya Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2014).
Nuh memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka hingga tahun 2000, baru ada 13,8% anak usia 19-23 tahun yang bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Namun angka itu terus naik hingga di tahun 2013 mencapai angka 29,9%. Kemendikbud berencana melakukan percepatan agar pada tahun 2030, sebanyak 75% anak usia 19-23 tahun sudah bisa kuliah.
"Nah, untuk percepatan, kita butuh SDM berkualitas. Pendidikan, salah satu indikatornya adalah jenjang pendidikan tertinggi. Kita masih genjot jumlah doktor dan master. Di sini lah peran dana abadi pendidikan," ujar Nuh.
Dana abadi itu disebut Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan dikelola oleh LPDP untuk program beasiswa magister dan doktor serta beasiswa tesis dan disertasi, program pendanaan riset strategis yang bersifat inovatif dan produktif, juga untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana. Dana beasiswa dari DPPN disebut sebagai Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI).
"Di dalam BPI ini ada Beasiswa Presiden RI (BPRI), ada beasiswa afirmasi yang khusus untuk anak-anak Bidik Misi, dan Beasiswa Pemerintah Indonesia. Syarat khusus BPRI yaitu sudah diterima di perguruan tinggi 50 terbaik dunia. BPRI ini untuk S2 dan S3 itu," papar mantan Rektor ITS ini.
Nuh ingin membangkitkan semangat anak-anak muda Indonesia bahwa kuliah di universitas-universitas ternama dunia pun mungkin dicapai. "Di Harvard bisa 5-6 anak, tidak apa-apa, kita dorong. Asal bisa diterima di sana, kita biayai," imbuhnya.
(Sumber DetikNews)
