Home » » Dalam Politik Indonesia Sosok Jokowi Menjadi Pembahasan Hangat Layak Capres

Dalam Politik Indonesia Sosok Jokowi Menjadi Pembahasan Hangat Layak Capres

Di Edit oleh admint dan BERITA BURUH | Sabtu, 03 Agustus 2013

JAKARTA , Buruhtoday- Sekira 45 juta kartu tanda penduduk (KTP) dikumpulkan Yayasan Panglima Besar Soedirman bersama Bangun Gotong Royong Jakarta (Bangrojak) untuk mendukung Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), maju menjadi calon Presiden (capres) pada Pemilu 2014.

Terkait hal tersebut, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menegaskan sosok Jokowi memanglah tokoh fenomenal yang mampu meraih simpati dari masyarakat dengan mudah.

"Tokoh yang sudah mencalonkan diri dan memperkenalkan diri saja masih kalah dengan Jokowi yang sampai saat ini belum memastikan akan maju atau tidak dalam Pilpres 2014 mendatang. Dan itu sudah terlihat saat Pilkada DKI lalu," ujar Said kepada media, Kamis 1 Agustus malam.

Hadirnya Jokowi, sambung Said, menjadi paradoks dalam perpolitikan di Indonesia. Sampai saat ini, dirinya belum pernah menemukan sosok seperti Jokowi yang mampu menggaet hati rakyat tanpa janji politik.

"Saya melihat telah terjadi kebosanan pada masyarakat dalam politik saat ini. Pejabat yang ada, hidupnya terlalu formil. Seolah membedakan bahwa dirinya adalah pejabat dengan rakyatnya sendiri," terangnya.

Janji-janji politik yang dimunculkan oleh politisi dalam tiap kali gelaran kampanye, dinilai Said sebagai hal yang memuakan bagi rakyat. Sementara Jokowi hadir dengan sentuhan yang membumi.

"Jokowi tidak memberikan jarak dengan rakyat. Bahkan, hampir tidak pernah Jokowi memberi jarak dengan masyarakat," tandasnya.

Humas Yayasan Panglima Besar Soedirman, Iwan Piliang, menyatakan, pengumpulan 45 KTP merupakan gerakan publik termasuk relawan yang jaringannya terbentuk mengalir begitu saja. Atas dasar besarnya dukungan masyarakat, Iwan yakin dalam enam bulan ke depan akan terkumpul 60 juta KTP untuk Jokowi.

Kata dia, Indonesia butuh perubahan dengan menggalang kekuatan publik masif. "Dukungan ini bentuk kepedulian. Jika benar kelak dia terpilih, maka publik pula yang harus mengawal jika ada susunan kepentingan yang selalu meng-kooptasi Indonesia," ujarnya.

( sumber  Okezone.com )
Share this post :

Facebook Comments