Padahal anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat tersebut sudah dianggarkan dan disahkan oleh DPRD bersama Pemkot Tanjungpinang.
“Tak ada rencana atau perencanaan lagi untuk BLT itu, anggaran sudah kita sahkan kenapa pula pakai rencana lagi,” tegas Weni dihubungi media ini, Senin (11/5/2020).
Penganggaran berkaitan dengan COVID-19, sambung Weni, mengacu kepada hasil pembahasan bersama TAPD dan DPRD.
“Mengacu dengan apa yang sudah dianggarkan bersama DPRD, Pemkot Tanjungpinang tidak boleh merubah anggaran yang sudah disepakati dan dibahas oleh TAPD serta Banggar,” pesannya.
Weni juga mengingatkan Pemkot Tanjungpinang jangan melanggar prinsip-prinsip dalam regulasi aturan yang sudah disepakati.
“Pemkot jangan semena-mena merubah sesuatu yang telah disepakati. Sekali lagi ini pemerintahan bukan ‘kaleng-kaleng’,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Weni, tidak ada alasan bagi Pemkot Tanjungpinang untuk tidak melaksanakan penyaluran BLT tersebut karena sudah di paripurnakan.
“Pemerintah harus melaksanakan. Tidak ada alasan apapun dan seharusnya pemerintah dapat mengklasifikasikan kapasitasnya sebagai Tim Gugus Tugas COVID-19 dengan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan sesuai dengan UU 23 tahun 2014,” paparnya.
Sebelumya Plt Wali Kota Tanjungpinang Rahma, menyebut BLT untuk masyarakat Kota Tanjungpinang yang terkena dampak COVID-19 masih tahap perencanaan.
“Saat ini BLT masih tahap perencanaan karena kita masih konsentrasi dengan bantuan sembako dampak COVID-19 tahap dua,” kata Rahma di Kantor Camat Tanjungpinang Timur, Senin (11/5/2020), kepada media ini.
Saat ditanyai apakah ada BLT akan disalurkan kepada masyarakat, Rahma menyebut melihat perkembangan karena ada syarat-syarat yang harus terpenuhi.
“Kita lihat dulu ya perkembangannya karena ada syarat yang harus terpenuhi,” ungkap dia.
Rahma tidak menjelaskan berapa besaran nominal BLT yang akan diterima oleh masyarakat jika terealisasi. Hanya saja Rahma ingin nilai BLT layak dan tergantung kemampuan anggaran Pemkot Tanjungpinang.
“Kita sesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Tanjungpinang,” katanya.
Dilansir dari media, DPRD dan Pemerintah Kota Tanjungpinang menyepakati anggaran Rp31,4 miliar untuk penanganan COVID-19. Jumlah itu dibagi tiga sektor.
Ketua DPRD Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni, saat itu mengatakan anggaran Rp31 miliar dibagi tiga sektor penanganan.
“Anggaran ini dibagi dalam tiga sektor penanganan. Yaitu, penanganan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp10,2 miliar, dampak ekonomi sebesar Rp2 miliar, dan untuk penyediaan social safety net (jaring pengaman sosial) sebesar Rp19,2 miliar lebih,” ujar Weni saat sidang paripurna finalisasi anggaran penanganan COVID-19 di Gedung DPRD Tanjungpinang, Rabu (8/4/2020) lalu.
(Sumber dari link : https://lintaskepri.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar