NATUNA - Plt Gubernur H Isdianto menegaskan, dirinya bersama masyarakat Kepri berkomitmen untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepri, sebagai daerah yang berbatasan dengan banyak negara, sangat komit dengan kedaulatan negara.
“Kami bersama seluruh masyarakat Kepulauan Riau dengan segala keterbatasan siap mempertahankan kedaulatan NKRI, baik di Natuna maupun wilayah perbatasan lainnya,” kata Isdianto sesaat setelah tiba di Bandara Raden Radjat, Ranai, Natuna, Selasa (7/1/2020) siang.
Isdianto tiba di Natuna sempena kunjungan Presiden Joko Widodo. Rabu (8/1/2020) ini, Jokowi direncanakan akan melakukan peninjauan di Laut Natuna Utara menggunakan KRI. Peninjauan ini untuk menegaskan bahwa Laut Natuna Utara merupakan wilayah NKRI.
Isdianto tiba di Natuna bersama Pangdam InBukit Barisan Mayjen TNI MS Fahdillah, Kapolda Kepri Irjen Andap Budhi Revianto, Danrem 033 Wira Pratama Brigjen Gabreil Lema dan Danlantamal.
Sampai di Ranai, Isdianto tampak langsung melakukan rapat teknis terkait penyambutan Predisen Jokowi. Jokowi direncanakan seharian di Natuna dan kemudian kembali ke Jakarta.
Isdianto menegaskan Pemprov Kepri mendukung langkah-langkah yang diambil Pemerintah Pusat, terutama keputusan Presiden Jokowi untuk langsung datang ke Natuna. Apalagi sebelum kehadiran Presiden sikap dan tindakan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI sangat tegas.
“Terima kasih. Kami sangat mengapresiasi tinggi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat terutama TNI yang telah bertidak cepat menegaskan kedaulatan NKRI di Laut Natuna,” kata Isdianto.
Menurut Isdianto, Pemerintah Provinsi Kepri menegaskan bahwa Laut Natuna Utara yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga adalah bagian dari wilayah teritorial Indonesia. Pulau-pulau yang ada di kawasan ini merupakan pulau terdepan NKRI. Karena itu klaim pemerintah China dan pengawalan kapal melalui coastal guard merupakan bentuk pelangaran kedaulatan NKRI karena ZEE Indonesia di perairan tersebut memiliki legal standing yakni UNCLOS 1982. Bahwa klaim pihak China itu tidak berlandaskan hukum internasional yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS).
Saat kunjungan itu, Isdianto mengatakan Pemprov Kepri berharap program pembangunan yang sudah direncanakan Pemerintah Pusat segera diesksusi di Natuna. Termasuk memberikan bantuan kapal-kapal tangkap ikan yang ukurannya lebih besar. Sehingga Kekayaan laut di Natuna yang masuk dalam wilayah NKRI adalah milik bangsa ini dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar