Ironisya, ribuan pegawai honorer tersebut sampai detik ini tidak terdaftar dalam kepesertaan asuransi atau BPJS Ketenagakerjaan. Jelas hal tersebut sangat merugikan.
Padahal merujuk SK Walikota Batam No.KPTS.50/HK/I/2016 tentang besaran gaji pokok tahun anggaran 2016 disebutkan bahwa, pembayaran gaji honorer dipotong setiap bulannya untuk membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 2% dan jaminan hari tua (JHT) sebesar 2%.
"Kami tidak ada JHT-nya. Mau gimana lagi bang, kalau kita tuntut kita dibuang," ujar para honorer kepada buruhtoday.com, Rabu (24/8/2016) di Sekupang.
Kondisi tersebut makin membuktikan mayoritas SKPD Batam tidak peduli pada nasib para honorer. Pejabat dinas secara terbuka berani mengangkangi UU RI No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU RI No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Sebelumnya Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad juga pernah menegaskan bahwa para honorer yang ada saat ini masuk kategori buruh. Artinya para honorer harus diperlakukan sama seperti para buruh kebanyakan yang mendapat BPJS. (tim)
