Home » » Pemko Diminta Transparan, 56 Warga Miskin Belum Mendapat Kartu BPJS Kesehatan Gratis

Pemko Diminta Transparan, 56 Warga Miskin Belum Mendapat Kartu BPJS Kesehatan Gratis

Di Edit oleh admint dan BERITA BURUH | Selasa, 08 Desember 2015

Udin P Sialoho (foto:Amok Group)
Batam,Buruhtoday.com - Puluhan ribu warga miskin di Batam ternyata belum terdaftar atau mendapatkan kartu Badan Pelayanan Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan yang diberikan pemerintah Kota Batam secara gratis. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan, saat ini jumlah warga miskin Kota Batam mencapai 118 ribu jiwa, dan yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan mencapai 56 ribu jiwa. Penggunaan pembayaran bagi orang miskin ini diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk saat ini,sebanyak 48 ribu warga miskin sudah didaftar oleh Pemko Batam sedangkan 56 ribu lainnya masih banyak belum mendapatkannya,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam Udin Sihaloho kepada pewarta, Selasa (8/12/2015) siang.

Udin menambahkan, warga miskin yang belum mendapatkan bantuan kartu sehat tersebut harus direalisasikan sebab mereka mendapatkan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam.

Pelaksanaan Kartu BPJS bagi masyarakat miskin merupakan iuran yang wajib dibayarkan dan direalisasikan oleh Pemko Batam. Karena hal tersebut adalah hak bagi setiap masyarakat miskin.

Terkait soal kenaikkan tarif pelayanan di salah satu rumah sakit, Udin menyesalkannya. Pasalnya diduga ada kepentingan oknum tertentu. Dari temuan di lapangan, politisi PDI-Perjuangan dapil Bengkong ini meminta pemerintah untuk transparan.

Udin menyampaikan beberapa kenaikkan pelayanan di rumah sakit seperti pada pelayanan tipe B ke tipe C dan begitu sebaliknya tipe C ke tipe B pada biasanya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Batam maupun Dinkes Provinsi Kepri.

“Naik tidaknya tipe pelayanan rumah sakit ini, diduga hanya untuk kepentingan oknum tertentu yang melakukan kongkalingkong,” bebernya.

Bahkan ia pernah menemukan pasien harus membayarkan deposit pelayanan ke salah satu rumah sakit terlebih dahulu dan menurutnya ini sudah tidak benar.

“Ya kalau pasien dipaksa harus bayar deposit Rp 20 juta oleh pihak rumah sakit, jelas-jelas itu membunuh orang yang tidak mampu,” pungkasnya. (Red/Koko Amok)
Share this post :

Facebook Comments