Batam,Buruhtoday.com - BP Batam dan Pemerintah kota mandul dalam pengelokasian lahan yang dimanfaatkan pengusaha nakal untuk memperkaya dirinya sendiri dan tidak perduli pada aturan yang ada.
Buruknya pengelokasian lahan di Batam yang di manfaatkan pengusaha nakal dengan menyerobot lahan hutan lindung tanpa izin memperlihatkan kinerja dua penguasa yakni BP Batam dan Pemko Batam tidak berfungsi atau mandul.
Hal itu terbukti dari banyaknya pengusaha nakal mendirikan tempat usahanya tanpa izin dan tidak pernah membayar pajak dan retribusi.
Kepala Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam, Nanang melalui Wahidin selaku Kasi Pengadaan Lahan ketika dikonfirmasi mengaku tidak pernah mengalokasikan lahan untuk peternakan ayam di Batam.
“Kami belum pernah mengalokasikan lahan untuk peternakan ayam, karena belum ada HPL nya,” ujarnya, Kamis (3/9/2015) kemarin siang di ruang kerjanya.
Menurutnya para pengusaha peternakan ayam di Batam belum pernah mengajukan permohonan penggunaan lahan ke BP Batam.
“Itu tidak boleh, meraka belum pernah mengajukan permohonan ke kita. Badan Hukum apa yang di ajukan kita juga tidak tahu,” ujarnya berdalih.
Ketika ditanyakan soal kewenangan atas lahan yang digunakan para pengusaha peternakan ayam tersebut Wahidin berdalih menolak memberikan keterangan.
“Kalau masalah itu saya sarankan bapak tanya saja ke pimpinan, karena beliau lebih pas untuk menjawabnya,” pungkasnya.
Untuk diketahui beberapa wilayah di Batam seperti Tanjung Piayu, Kampung Tua Dapur 12 Batu Aji, Piayu Laut, Bagan dan Punggur diserobot para pengusaha untuk membangun peternakan ayam illegal.
Diberitakan sebelumnya keberadaan peternakan ayam potong illegal di Batam memiliki omzet cukup fantastis yakni mencapai Rp 1,1 miliar per hari.
Sayangnya sektor ini tidak dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Batam unjuk menambah Pendapatan Asli Daerah(PAD).
Kabid Peternakan Dinas KP2K Batam, Sri Yunelli ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Ia mengungkapkan puluhan peternakan ayam potong di Batam hingga saat ini belum ada yang memiliki izin dari Dinas KP2K Batam.
“Belum pernah kita keluarkan izin untuk peternakan ayam potong, karena status lahan yang tidak jelas,” ujarnya, Senin(24/8/2015) siang. (red/gtg/Amok)
Kepala Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam, Nanang melalui Wahidin selaku Kasi Pengadaan Lahan ketika dikonfirmasi mengaku tidak pernah mengalokasikan lahan untuk peternakan ayam di Batam.
“Kami belum pernah mengalokasikan lahan untuk peternakan ayam, karena belum ada HPL nya,” ujarnya, Kamis (3/9/2015) kemarin siang di ruang kerjanya.
Menurutnya para pengusaha peternakan ayam di Batam belum pernah mengajukan permohonan penggunaan lahan ke BP Batam.
“Itu tidak boleh, meraka belum pernah mengajukan permohonan ke kita. Badan Hukum apa yang di ajukan kita juga tidak tahu,” ujarnya berdalih.
Ketika ditanyakan soal kewenangan atas lahan yang digunakan para pengusaha peternakan ayam tersebut Wahidin berdalih menolak memberikan keterangan.
“Kalau masalah itu saya sarankan bapak tanya saja ke pimpinan, karena beliau lebih pas untuk menjawabnya,” pungkasnya.
Untuk diketahui beberapa wilayah di Batam seperti Tanjung Piayu, Kampung Tua Dapur 12 Batu Aji, Piayu Laut, Bagan dan Punggur diserobot para pengusaha untuk membangun peternakan ayam illegal.
Diberitakan sebelumnya keberadaan peternakan ayam potong illegal di Batam memiliki omzet cukup fantastis yakni mencapai Rp 1,1 miliar per hari.
Sayangnya sektor ini tidak dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Batam unjuk menambah Pendapatan Asli Daerah(PAD).
Kabid Peternakan Dinas KP2K Batam, Sri Yunelli ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Ia mengungkapkan puluhan peternakan ayam potong di Batam hingga saat ini belum ada yang memiliki izin dari Dinas KP2K Batam.
“Belum pernah kita keluarkan izin untuk peternakan ayam potong, karena status lahan yang tidak jelas,” ujarnya, Senin(24/8/2015) siang. (red/gtg/Amok)
