Jakarta,Buruhtoday.com - Setelah dua puluh satu tahun lalu, 21 Juni 1994 dimasa Pemerintahan Orde Baru membredel salah satu yakni majalah Tempo. karena sebelumnya, media Tempo menerbitkan berita dugaan korupsi dalam pembelian 39 kapal perang eks Jerman Timur.
Tak suka dengan berita tersebut, Presiden Soeharto melalui anak buahnya, Menteri Penerangan Harmoko, menerbitkan keputusan pencabutan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) terhadap majalah Tempo. dan juga dua media lain, yakni Editor dan Detik.
Direktur Utama PT Tempo Inti Media saat ini, Bambang Harymurti, masih ingat akan kejadian tersebut. Waktu itu pria yang akrab disapa BHM ini menjadi Kepala Biro Tempo di Washington, DC.
Direktur Utama PT Tempo Inti Media saat ini, Bambang Harymurti, masih ingat akan kejadian tersebut. Waktu itu pria yang akrab disapa BHM ini menjadi Kepala Biro Tempo di Washington, DC.
"Pembredelan tersebut memicu penghentian hak kerja massal semua karyawan Tempo, Editor, dan Detik," ujarnya, Minggu, 21 Juni 2015.
Saat itu jumlah karyawan Tempo lebih dari 500 orang. Itu masih ditambah pegawai dua media lain yang juga dibredel. "Jadi banyak orang yang langsung kehilangan pekerjaan gara-gara pembredelan ini."
Pemerintah Orde Baru, kata BHM, tak mau disalahkan sebagai penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) massal ini. "Makanya waktu itu ada upaya-upaya untuk membeli kami."
Saat itu jumlah karyawan Tempo lebih dari 500 orang. Itu masih ditambah pegawai dua media lain yang juga dibredel. "Jadi banyak orang yang langsung kehilangan pekerjaan gara-gara pembredelan ini."
Pemerintah Orde Baru, kata BHM, tak mau disalahkan sebagai penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) massal ini. "Makanya waktu itu ada upaya-upaya untuk membeli kami."
Lima hari setelah pembredelan, anggota direksi Grafiti Pers (perusahaan penerbit Tempo saat itu), Eric Samola, Harjoko Trisnadi, dan Mahtum Mastoem, diundang bertemu dengan Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan adik menantu Presiden Soeharto, Prabowo Subianto.
"Waktu itu Prabowo melalui Hashim menyatakan Tempo bisa terbit lagi, asalkan kepemilikannya dikuasai keluarga Soeharto."
Syarat-syarat yang ditawarkan Prabowo, kata BHM, antara lain keluarga Cendana memiliki hak menentukan siapa saja orang-orang yang ada di redaksi. Lalu, jika Tempo akan menjual saham, opsi pertama pembeliannya ada pada anak-anak Soeharto.
Syarat-syarat yang ditawarkan Prabowo, kata BHM, antara lain keluarga Cendana memiliki hak menentukan siapa saja orang-orang yang ada di redaksi. Lalu, jika Tempo akan menjual saham, opsi pertama pembeliannya ada pada anak-anak Soeharto.
"Penawaran itu jelas ditolak, karena itu artinya mereka ingin mengontrol Tempo."
Karena upaya ini gagal, akhirnya pemerintah Orde Baru menggunakan cara lain: membuat media baru untuk menampung para eks karyawan Tempo.
"Harmoko kemudian mengumumkan, dia akan menerbitkan SIUPP buat media baru yang akan menjadi tempat penampungan bekas karyawan Tempo, Detik, dan Editor."
Media baru inilah yang kemudian lahir dengan nama Gatra. "Pemodalnya Bob Hasan, atas restu Presiden Soeharto."
Bob Hasan, yang merupakan pengusaha kayu, kata BHM, menjanjikan para eks wartawan Tempo gaji yang lebih besar daripada Tempo. "Gara-gara iming-iming gaji itu, sebagian karyawan Tempo memilih bergabung dengan Gatra."
Bob Hasan, yang merupakan pengusaha kayu, kata BHM, menjanjikan para eks wartawan Tempo gaji yang lebih besar daripada Tempo. "Gara-gara iming-iming gaji itu, sebagian karyawan Tempo memilih bergabung dengan Gatra."
(Sumber TEMPO.CO,).
