Manado,Buruhtoday.com - Presiden RI, Joko Widodo(Jokowi) dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Utara menyempatkan waktu menerima aspirasi buruh dari Serikat Pekerja Nasional(KSPN) Sulawesi Utara.
Disela-sela kunjungan kerja Jokowi ke Sulut, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional menyampaikan aspirasi seperti keluhan buruh perikanan dan kelautan pasca dikeluarkannya regulasi moratorium Menteri Perikanan dan Kelautan pada November 2014 lalu yang selama ini dianggap merugikan para buruh.
Disela-sela kunjungan kerja Jokowi ke Sulut, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional menyampaikan aspirasi seperti keluhan buruh perikanan dan kelautan pasca dikeluarkannya regulasi moratorium Menteri Perikanan dan Kelautan pada November 2014 lalu yang selama ini dianggap merugikan para buruh.
"Kami menyampaikan aspirasi soal nasib buruh bidang perikanan dan kelautan yang saat ini jumlahnya kurang lebih 18 ribu orang. Mereka sudah 6 bulan tidak bekerja alias dirumahkan pasca dikeluarkan regulasi moratorium Menteri Perikanan dan Kelautan bulan November 2014 lalu," kata Tommy Sampelan SH selaku Ketua DPD SPN Sulut,Senin(1/6/2015).
Dia juga mengatakan dalam surat aspirasi tersebut ada 2 tuntutan yang diminta. diantaranya,
- Supaya Presiden mencabut dan membatalkan Kepmen PK nomor 56, 57, 58 tahun 2014 karena dinilai tidak pro investasi yang menyebabkan 47 unit pengolahan ikan dan 7 canning tidak dapat beroperasi dengan baik, Hal ini menimbulkan dampak negatif eknomi seperti angka pengangguran meningkat, daya beli menurun serta dapat memicu tindak kriminal.
- Tuntutan kedua, meminta kearifan Presiden Jokowi dalam hal ini pemerintah pusat untuk menggulirkan kebijakan program pemberdayaan dan recovery economy bagi 18 ribu buruh pabrik dan anak buah kapal.
Mengingat hingga saat ini mereka tidak dapat membiayai kebutuhan hidup keluarga dengan baik karena tidak ada pendapatan tetap," lanjut Sampelan.
Sampelan menambahkan dalam percakapannya dengan Presiden Jokowi di Manado, telah menyampaikan bahwa se kembalinya Presiden Jokowi ke Jakarta berjanji akan melakukan koordinasi dengan menteri terkait untuk cari solusi agar secepatnya roda ekonomi sektor perikanan dan kelautan kembali berjalan normal.
"Sedangkan untuk buruh di Kota Bitung yang saat ini dirumahkan akan diupayakan program dari pemerintah pusat," jelas Sampelan didampingi Yudi Robot SH, Noldy Mandang SH dan Andrew Pattymahu SE selaku Pengurus SPN.
Sampelan menambahkan Presiden juga berpesan supaya buruh/pekerja di Sulut turut bersama membantu menjaga daerah ini sehingga kondusif bagi masuknya investasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sampelan menambahkan Presiden juga berpesan supaya buruh/pekerja di Sulut turut bersama membantu menjaga daerah ini sehingga kondusif bagi masuknya investasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
(sumber Tribun manado.com)
