Jakarta,Buruhtoday – Menjelang pembahasan penetapan upah minimum provinsi 2015 (UMP) DKI Jakarta masih dalam keadaan kondusif dimana tidak adanya aksi demo yang dilakukan para buruh, sehingga penetapan terahir UMP yang akan jatuh pada tanggal 1 November 2014 sangat berbeda dengan kondisi pada tahun lalu saat penetapan UMP 2014,yang kondisinya sedikit memanas karena adanya aksi demo yang dilakukan para buruh dengan turun langsung ke jalan.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menganggap masih kondusifnya situasi jelang penetapan UMP DKI 2015 karena buruh sedang memonitor dan mencari tahu berapa besaran persentase usulan kenaikan UMP DKI Jakarta 2015.
"Sekarang ini kondisinya masih adem karena buruh belum mengetahui secara vulgar finalisasi hasil KHL. Mereka (buruh) sedang memonitor," kata Sarman kepada detikFinance, Selasa (7/10/2014).
Sarman memprediksi bila kalangan pekerja sudah mengetahui angka usulan kenaikan KHL dari dewan pengupahan termasuk pengusaha, kemudian angka tersebut dianggap tidak cocok dengan usulan buruh, ia memperkirakan akan ada gejolak aksi demo lagi.
"Minggu lalu mereka sudah mulai demo dengan tuntutan UMP naik 30%, lalu KHL naik dari 60 menjadi 84 item. Jadi saya kira euforia mereka menuntut itu tetap akan ada," imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Dedi Hartono menyatakan situasi kondusif terjadi karena buruh sedikit jenuh dengan kondisi perpolitikan di Indonesia.
"Tahun ini lebih adem karena masa transisi presiden baru. Lalu terjadi kekosongan jabatan di tingkat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jadi sebagai penanggung jawab sudah tidak ada," jelasnya. (Sumber Medanbisnis.com)
