Batam,Buruhtoday - Penyalahgunaan wewenang jabatan serta dana APBD Pemko Batam mulai sejak kepemimpinan Ahmad Dahlan selaku Walikota Batam mulai dari tahun 2010 sampai saat ini ( 2 priode ) terkesan di peti Eskan di ranah Kejari Batam. hal tersebut di sinyalir adanya pengaruh sang walikota yang di kenal cukup licin dalam menjalankan praktek tindak pidana korup.
Tak pelak di kubu pemko sendiri sejak tidak adanya penegasan hukum diranah Kejaksaan Kota Batam, para SKPD yang terpilih di setiap kedinasan semakin berani melakukan aksi penyelewengan dana APBD dan jabatan.berikut jejak tinta merah seputar tindak pidana penyalah gunaan dana APBD dan wewenang jabatan.:
- Kasus dana BANSOS yang melibatkan wako dan sekda pemko batam
- Kasus penyalahgunaan dana APBD terkait pesta kembang api yang melibatkan Dinas Pariwisata ( Yusfa Hendri )
- Kasus penyalahgunaan dana publikasi insan pers yang melibatkan Kabag Humas ( Ardiwinata )
- Kasus penyalahgunaan dana tender lampu bandara Hang Nadim yang melibatkan kepala bandara
- Dugaan penyalahgunaan dana APBD 2013 dalam pembelian mobil ops MTQ 25 yang melibatkan SKO Sekda Pemko Batam (Agussahiman)
- Dugaan penyalahgunaan dana Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang melibatkan SKPD terkait termasuk di kecamatan dan kelurahan
- Kasus penyalahgunaan dana BANSOS pembelian paket sembako dipanti asuhan yang melibatkan Kadis Sosial (saat ini menjabat)
- Dugaan penyelewengan dana pembuatan Akte nikah sipil dan Akte lahir serta pembuatan KTP dan KK siak yang melibatkan kadis ( Sadri ) kabid pelayanan ( Heriyanto ) dan kabid Capil ( Boy )
- Dugaan penyalah gunaan jabatan yang dua fungsi di Dinas Perhubungan dan di Dinas Kependudukan yang melibatkan kabid pelayanan Disduk ( Heriyanto)
- Kasus tera pada uji KIR di Dinas Perhubungan Kota Batam yang melibatkan Kadis Perhubungan ( saat ini menjabat )
Dari rentetan kasus di Pemko Batam, hingga mengundang kedatangan KPK baru-baru ini dalam dugaan rekening gendut pejabat dan PNS Pemko Batam turut mewarnai bobroknya sistem pemerintahan di Pemko Batam, namun hal kedatangan KPK di anggap enteng oleh wakil Wali Kota Batam ( Rudi SE ) yang menimbulkan kesan tertutup rapat bahkan tidak terangkat di media hingga saat ini.
Melalui pejabat Kasi Intel dan Kasi Pidsus yang pernah di sambangi oleh tim media ini beberapa waktu lalu, terkesan tarik ulur dalam menindak dan menerima laporan dugaan tindak pidana korup di Pemko Batam.
" Kita tetap menerima laporan jika ada perintah dari atasan kami, karena jika semua laporan di ranah Kasi intel kami terima tanpa perintah pimpinan.jelas kami di salahkan pak." ungkap Kasi Intel Kejari Batam saat ini (rajagukguk)
Ironinya, Kejari Batam ' Yusron ' hingga beberapa kali di hubungi melalui ponselnya terkait kinerja Kejari yang di pandang tebang pilih dalam kasus di Pemko Batam, hingga saat ini tidak berhasil di mintai keterangan.
Red / mrbn 86
