BATAM - Ketua komisi IV DPRD Kota Batam meminta agar anggaran pembinaan organisasi yang mencapai Rp 8,7 miliar untuk tahun anggaran 2018 dilakukan pemangkasan. Permintaan itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat (RDP) membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.
"Anggaran sebesar ini banyak untuk kegiatan seremonial, sewa-menyewa, tim penggerak PKK, kejuaraan, tak menyentuh langsung kepada masyarakat. Ini masukan saja, bagaimana kalau dikurangi," ungkap Djoko.
Menurut Djoko, anggaran tersebut juga bisa dialokasikan untuk mengantisipasi bantuan anak-anak miskin untuk berobat. posting anggaran untuk itu, selain berada di Dinas Kesehatan, juga terdapat di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
"Kalau bisa ini ditinjau ulang kembali. Karena kontradiksi. Kami harapkan peruntukan anggaran bisa menyentuh langsung ke masyarakat. Kalau yang ada sekarang, selesai acara selesai kegiatan," ujar dia.
Menanggapi permintaan ketua komisi IV DPRD itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Hasyimah mengakui kalau anggaran yang diajukan memang terkuras diperuntukkan pembinaan organisasi. Karena intensif kader Posyandu naik menjadi Rp 200 ribu, belum lagi kegiatan yang lainnya.
"Jadi anggaran itu bukan untuk seremonial saja. Ada 10 program PKK yang dilombakan mulai kelurahan sampai ke tingkat provinsi. Kalau tak ada evaluasi, memberikan uang pembinaan, tak ada semangat untuk membuat lebih bagus lagi," kata Hasyimah.
red/net.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar