Menurut Uba, anggaran belanja Honorer Non PNS sebesar Rp 350 miliar itu tidak masuk akal.
Suasana rapat bersama Sekretariat Daerah Kota Batam dan Sekretariat DPRD Batam dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam, Senin (29/8/2016) bertambah tegang.
Jajaran Pemko Batam beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibuat "jantungan". Banggar menemukan indikasi penyimpangan anggaran. "Sangat besar," kata Uba,
Mengacu pada jumlah honorer yang terdata di Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), anggaran dalam laporan tersebut disinyalir banyak diselewengkan.
"Jumlah tenaga honor yang terdata di BKD hanya 6.988 orang di tahun 2015," ujarnya.
Jika angka Rp 350 miliar itu dibagi rata pada tenaga honor yang ada, sebulan tenaga honor diasumsikan bisa menerima upah sebesar Rp 4,17 juta. "Diatas UMK Kota Batam," kata dia. Kenyataan di lapangan, gaji honorer selama ini justru di bawah UMK Batam.
"Seharusnya uang sebesar itu bisa untuk sebelas ribu lebih tenaga honor," ulas politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini. Seharusnya, kata Uba, dengan anggaran yang besar itu gaji honorer tidak akan terkendala.
"Tapi nyatanya dengan anggaran segitu (besar) malah gaji honor sampai saat ini belum bisa dibayar. Kenapa?" heran Uba. Banggar meminta Sekda Kota Batam Agussahiman menjelaskan laporan tersebut.
(suber PM.co)
