Batam,Buruhtoday.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Batam, Ubah Ingan Sigalingging menilai rencana penggusuran warga Baloi Kolam oleh Kodim 0316 Batam sangat tidak beralasan, karena TNI tidak diciptakan mengurusi lahan.
“Dengan keterlibatan TNI di Baloi Kolam, kami menilai BP Batam ingin
mengadu domba TNI dengan masyarakat. Jangan seperti itu dong, mari kita
jujur saja,” ujar Uba.
Wakil rakyat dari politisi Hanura tersebut menilai tindakan anggota TNI mendata dan menggusur basis massanya tidak beralasan. Pasalnya militer tidak ada hubungannya dengan pendataan tanah.
“Apa-apaan TNI kok mendata warga. BP Batam sebaiknya terbuka sajalah kepada masyarakat tentang bisnis ataupun hal terkait dalam pendataan ini,” kecam Uba.
Wakil rakyat dari politisi Hanura tersebut menilai tindakan anggota TNI mendata dan menggusur basis massanya tidak beralasan. Pasalnya militer tidak ada hubungannya dengan pendataan tanah.
“Apa-apaan TNI kok mendata warga. BP Batam sebaiknya terbuka sajalah kepada masyarakat tentang bisnis ataupun hal terkait dalam pendataan ini,” kecam Uba.
Ia juga mendesak BP Batam menjelaskan pengalokasian lahan hutan lindung Baloi Kolam kepada pengusaha.
“Pengalokasian hutan lindung ini sangat kental unsur korupsi kolusi dan nepotismenya,” bebernya.
“Pengalokasian hutan lindung ini sangat kental unsur korupsi kolusi dan nepotismenya,” bebernya.
Uba menilai, alasan BP Batam meminta bantuan kepada Kodam I Bukit Barisan sangat tidak beralasan. Pasalnya, pemerintah menciptakan TNI bukan untuk mengurusi lahan, melainkan menjaga kedaulatan NKRI dari musuh yang akan merongrong bangsa.
(red/tim)
