Tenggarong - Kepala Bidang Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kutai Kartanegara
(Kukar), Joniansyah menyatakan selama 3 tahun terahir korban PHK mencapai 10 ribu, dan 60 % atau 6.000 buruh memilih untuk kembali ke kampung halamannya masing-masing.
Kata Joniansyah, pekerja asal pulau Jawa dan Sulawesi memang mendominasi perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit di Kukar.
“Selama tiga tahun terakhir, korban PHK perusahaan batu bara yang tercatat di Disnakertrans mencapai 10.000 ribu orang,” ujar Joniansyah saat sosialisasi pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada sejumlah perwakilan perusahaan di ruang rapat Disnakertrans Kukar.
Ia juga yakin, jumlah korban PHK lebih besar besar dari data yang dimiliki Disnakertrans. Pasalnya, terdapat sejumlah perusahaan yang tidak melapor ke pihaknya.
“Sampai saat ini masih ada perusahaan yang tidak melaporkan ke Disnakertrans. Seharusnya perusahaan bisa terbuka dan berkoordinasi secara intens dengan Disnakertrans agar bersama-sama mencari solusi antara karyawan dan perusahaan,” cetusnya.
“Kalau mem-PHK karyawan tidak melaporkan ke kami, tapi kalau ada masalah dengan karyawan menyangkut persoalan pesangon baru melapor ke Disnakertrans,” sambungnya.
Selain itu, Joniansyah mengimbau agar perusahaan memberikan kesempatan kepada penderita disabilitas sebagai karyawan.
“Minimal setiap perusahaan bisa menerima satu orang penderita cacat untuk bekerja, disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki,” pungkasnya.
“Selama tiga tahun terakhir, korban PHK perusahaan batu bara yang tercatat di Disnakertrans mencapai 10.000 ribu orang,” ujar Joniansyah saat sosialisasi pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada sejumlah perwakilan perusahaan di ruang rapat Disnakertrans Kukar.
Ia juga yakin, jumlah korban PHK lebih besar besar dari data yang dimiliki Disnakertrans. Pasalnya, terdapat sejumlah perusahaan yang tidak melapor ke pihaknya.
“Sampai saat ini masih ada perusahaan yang tidak melaporkan ke Disnakertrans. Seharusnya perusahaan bisa terbuka dan berkoordinasi secara intens dengan Disnakertrans agar bersama-sama mencari solusi antara karyawan dan perusahaan,” cetusnya.
“Kalau mem-PHK karyawan tidak melaporkan ke kami, tapi kalau ada masalah dengan karyawan menyangkut persoalan pesangon baru melapor ke Disnakertrans,” sambungnya.
Selain itu, Joniansyah mengimbau agar perusahaan memberikan kesempatan kepada penderita disabilitas sebagai karyawan.
“Minimal setiap perusahaan bisa menerima satu orang penderita cacat untuk bekerja, disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki,” pungkasnya.
Sumber KoranKaltim.com
