Surabaya,Buruhtoday.com - Rencana Pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Tenaga Kerja membuka program pelatihan kerja kepada buruh korban Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) akibat evisiensi beberapa perusahaan besar di Jawa Timur. Dan program tersebut akan di peruntukan kepada 7522 buruh yang terkena PHK.
Setelah berkoordinasi dengan dinas dinas terkait, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, juga melakukan koordinasi dengan pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Agar para pengusaha tidak menutup pabriknya yang ada di Jawa Timur, serta tidak mudah memberhentikan buruh.
Di sisi lain, Pria yang akrap di sapa Pakde Karwo ini juga meminta agar buruh tidak selalu menuntut kenaikan upah, terutama buruh-buruh yang berada di kawasan ring satu Jawa Timur.
Setelah berkoordinasi dengan dinas dinas terkait, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, juga melakukan koordinasi dengan pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Agar para pengusaha tidak menutup pabriknya yang ada di Jawa Timur, serta tidak mudah memberhentikan buruh.
Di sisi lain, Pria yang akrap di sapa Pakde Karwo ini juga meminta agar buruh tidak selalu menuntut kenaikan upah, terutama buruh-buruh yang berada di kawasan ring satu Jawa Timur.
“Karena bila buruh terus menekan pengusaha, usaha mereka bisa kolaps dan berimbas PHK besar-besaran yang dampak nya justru juga akan merugikan buruh sendiri. Apalagi di saat perekonomian sedang turun seperti saat ini. ” jelas Pakde Karwo.
Pelatihan kerja tersebut dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2016. Dan nantinya pelatihan kerja tersebut juga akan disesuaikan dengan keahlian yang telah dikuasai para buruh, saat masih bekerja di pabrik.
Pelatihan kerja tersebut dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2016. Dan nantinya pelatihan kerja tersebut juga akan disesuaikan dengan keahlian yang telah dikuasai para buruh, saat masih bekerja di pabrik.
Dan bagi buruh korban PHK yang ingin membuka usaha sendiri, pemerintah juga akan kerja sama dengan bank UMKM Jawa Timur, agar dapat memberikan pinjaman modal kepada mereka yang terkena PHK.
(sumber surabayanews.co.id)
