Harga KK dan KTP diminta 250 ribu
Batam,Buruhtoday - kedatangan media ini di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Pemko Batam,sekupang (27/2) Kemarin siang,mengejutkan oknum PNS Disduk yang saat itu sedang asyik
merekap berkas warga batam yang akan menguruskan KK dan KTP Siak, kejadian yang sontak mengejutkan tersebut terjadi sekitar jam 2 siang,bersama beberapa oknum PNS lainnya,yang bertepatan sedang berada di salah satu ruang kantor bidang IT guna merekam.
Dalam kejadian tersebut,oknum PNS Disduk yang merasa risih akan kedatangan media ini,sempat
mengatakan bahwa hal yang di uruskannya merupakan berkas milik keluarganya.sebut "DAR".
merekap berkas warga batam yang akan menguruskan KK dan KTP Siak, kejadian yang sontak mengejutkan tersebut terjadi sekitar jam 2 siang,bersama beberapa oknum PNS lainnya,yang bertepatan sedang berada di salah satu ruang kantor bidang IT guna merekam.
Dalam kejadian tersebut,oknum PNS Disduk yang merasa risih akan kedatangan media ini,sempat
mengatakan bahwa hal yang di uruskannya merupakan berkas milik keluarganya.sebut "DAR".
Dan ' Dia ' pun (DAR) saat di tanyakan akan pendulangan dana pengurusan berkas KK dan KTP di
Disduk, mengatakan bahwa pengurusan tersebut berujung pada dana yang jumlahnya terkadang
tidak masuk akal,terkait hal KK dan KTP ke pengurusannya mencapai nilai 250 ribu itu pun sudah
sangat minim,terangnya.(DAR)
Di sisi lainnya dalam situasi yang sama,awak ini mencoba mengorek keterangan dari beberapa
sumber terpercaya dalam kepengurusan KK dan KTP di Disduk batam,dan dari hasil investigasi yang dilakukan tersebut, mendapatkan keterangan dari nara sumber berinisail "NN" yang dalam kesehariannya melakukan ke pengurusan KK dan KTP.
sumber terpercaya dalam kepengurusan KK dan KTP di Disduk batam,dan dari hasil investigasi yang dilakukan tersebut, mendapatkan keterangan dari nara sumber berinisail "NN" yang dalam kesehariannya melakukan ke pengurusan KK dan KTP.
Dalam perbincangannya dengan media ini,"NN" menerangkan hal kebenaran dana ke pengurusan tersebut berjumlah sama dengan yang di sampaikan "DAR" pada media ini.
"benar bang jika dalam pengurusan KK dan KTP siak danan nya 250 ribu per berkas warga" cetusnya.(NN)
Berikut data yang berhasil di himpun media ini saat menyambangi Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam,sekupang :
1.dana barcode KTP ....20 ribu.
1.dana barcode KTP ....20 ribu.
2.dana barcode KK .....20 ribu
3.dana register rekam...20 ribu
4.dana penanda tangan kasi..50 ribu
5,dana penanda tangan kabid...100 ribu
6.MAP berlogo disduk ...20 ribu
7.dana copy dan lain-lain..20 ribu
Sementara menurut peraturan Pemerintah dalam Perda kependudukan di katakan bahwa hal biaya kepengurusan KK dan KTP berkisar 10 ribu hingga 15 ribu,namun hal tersebut dilanggar oleh oknum Dinas Kependudukan Pemko Batam.
3.dana register rekam...20 ribu
4.dana penanda tangan kasi..50 ribu
5,dana penanda tangan kabid...100 ribu
6.MAP berlogo disduk ...20 ribu
7.dana copy dan lain-lain..20 ribu
Sementara menurut peraturan Pemerintah dalam Perda kependudukan di katakan bahwa hal biaya kepengurusan KK dan KTP berkisar 10 ribu hingga 15 ribu,namun hal tersebut dilanggar oleh oknum Dinas Kependudukan Pemko Batam.
Namun saat Tim media ini mencoba menyambangi Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam (Sadri) guna meminta keterangan terkait adanya oknum pegawai Disduk yang meminta uang terhadap warga yang mengurus KK dan KTP siak, selalu tidak ada ditempat,bahkan saat dihubungi melalui ponselnya juga tidak ada jawaban.
Sementara Heryanto selaku Kepala Bidang Pelayanan yang juga mantan pegawai Dinas Perhubungan Kota Batam, saat beberapa kali di sambangi tim media ini guna mempertanyakan hal tersebut selalu arogan dan tidak bersahabat.
Hingga berita ini di unggah, tidak satu pun di jajaran dari Dinas kependudukan yang dapat di mintai keterangannya terkait mahalnya biaya harga KK dan KTP serta maraknya praktek broker yang dilakukan oknum PNS di Disduk tersebut.
Redaksi/Mrbn 86
Hingga berita ini di unggah, tidak satu pun di jajaran dari Dinas kependudukan yang dapat di mintai keterangannya terkait mahalnya biaya harga KK dan KTP serta maraknya praktek broker yang dilakukan oknum PNS di Disduk tersebut.
Redaksi/Mrbn 86
