Bangkok, Buruhtoday - media lokal menyebutkan, Pemilu di Thailand tampaknya akan tetap dilangsungkan pada 2 Februari nanti, meskipun ada ancaman dari demonstran anti-pemerintah yang bertekad melumpuhkan Bangkok mulai 13 Januari.
Komisi Pemilihan Umum mengaku sudah mengadakan pembicaraan dengan partai-partai politik besar, khususnya Partai Pheu Thai yang berkuasa dan Partai Demokrat yang beroposisi, sebelum mengeluarkan pengumuman pada Jumat (4/1) kemarin waktu setempat perihal pelaksanaan Pemilu yang akan tetap sesuai jadwal.
Sementara itu, demonstran anti-pemerintah - seperti dilaporkan Voice of America - memblokir sebagian besar calon legislatif yang mendaftar di provinsi-provinsi bagian selatan, yakni kubu oposisi Partai Demokrat. Sedangkan di tempat lainnya total 642 calon legislatif siap mengikuti pemilu.
Komisi mengatakan, ke-123 calon yang tidak dapat mendaftar karena dihadang oleh demonstran harus mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk dimasukkan namanya dalam surat suara. Prasaeng Mongkonsiri, penasehat Partai Kekuatan Demokrat, salah satu dari 50 partai yang termasuk dalam surat suara, berpendapat Komisi Pemilu bertindak tepat. Menyusul aksi politik penuh gejolak dalam beberapa bulan belakangan, Prasaeng mengatakan Partai Pheu Thai yang berkuasa mungkin akan terpaksa menjalankan pemerintahan koalisi.
"Cara terbaik adalah menjalankan Pemilu. Kita harus melaksanakannya dan jangan khawatir dengan hasil pemilu. Mungkin Partai Pheu Thai tidak keluar sebagai pemenang utama. Ada kemungkinan partai yang biasa-biasa saja akan memenangkan pemilu ini," kata Mongkonsiri.
Demonstran anti-pemerintah telah menuntut penundaan pemilu dan pengunduran diri Perdana Menteri Yingluck Shinawatra serta pembentukan sebuah dewan baru yang dipilih untuk melakukan reformasi politik. Yingluck telah menolak untuk mundur, tetapi mengatakan dewan reformasi dapat dibentuk setelah pemilu bulan Februari.
Gerakan protes anti-pemerintah yang dipimpin oleh mantan anggota parlemen, Suthep Thangsuban, mengatakan pihaknya berencana melumpuhkan sebagian besar wilayah ibukota Bangkok dari tanggal 13 Januari sebagai upaya memaksa pemerintah untuk mengundurkan diri.
Tapi pendukung pemerintah, yang dipimpin oleh Front Persatuan Demokrasi Melawan Kediktatoran (UDD) yang juga dikenal sebagai kelompok Kaos Merah, mengatakan akan melakukan demonstrasi balasan, yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadi bentrokan.
Hari Jumat kepala Dewan Keamanan Nasional Thailand (NSC) mengatakan pasukan Bersenjata Thailand siap dikerahkan untuk membantu polisi Thailand menjamin ketenangan dan ketertiban di Bangkok.Int
Komisi Pemilihan Umum mengaku sudah mengadakan pembicaraan dengan partai-partai politik besar, khususnya Partai Pheu Thai yang berkuasa dan Partai Demokrat yang beroposisi, sebelum mengeluarkan pengumuman pada Jumat (4/1) kemarin waktu setempat perihal pelaksanaan Pemilu yang akan tetap sesuai jadwal.
Sementara itu, demonstran anti-pemerintah - seperti dilaporkan Voice of America - memblokir sebagian besar calon legislatif yang mendaftar di provinsi-provinsi bagian selatan, yakni kubu oposisi Partai Demokrat. Sedangkan di tempat lainnya total 642 calon legislatif siap mengikuti pemilu.
Komisi mengatakan, ke-123 calon yang tidak dapat mendaftar karena dihadang oleh demonstran harus mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk dimasukkan namanya dalam surat suara. Prasaeng Mongkonsiri, penasehat Partai Kekuatan Demokrat, salah satu dari 50 partai yang termasuk dalam surat suara, berpendapat Komisi Pemilu bertindak tepat. Menyusul aksi politik penuh gejolak dalam beberapa bulan belakangan, Prasaeng mengatakan Partai Pheu Thai yang berkuasa mungkin akan terpaksa menjalankan pemerintahan koalisi.
"Cara terbaik adalah menjalankan Pemilu. Kita harus melaksanakannya dan jangan khawatir dengan hasil pemilu. Mungkin Partai Pheu Thai tidak keluar sebagai pemenang utama. Ada kemungkinan partai yang biasa-biasa saja akan memenangkan pemilu ini," kata Mongkonsiri.
Demonstran anti-pemerintah telah menuntut penundaan pemilu dan pengunduran diri Perdana Menteri Yingluck Shinawatra serta pembentukan sebuah dewan baru yang dipilih untuk melakukan reformasi politik. Yingluck telah menolak untuk mundur, tetapi mengatakan dewan reformasi dapat dibentuk setelah pemilu bulan Februari.
Gerakan protes anti-pemerintah yang dipimpin oleh mantan anggota parlemen, Suthep Thangsuban, mengatakan pihaknya berencana melumpuhkan sebagian besar wilayah ibukota Bangkok dari tanggal 13 Januari sebagai upaya memaksa pemerintah untuk mengundurkan diri.
Tapi pendukung pemerintah, yang dipimpin oleh Front Persatuan Demokrasi Melawan Kediktatoran (UDD) yang juga dikenal sebagai kelompok Kaos Merah, mengatakan akan melakukan demonstrasi balasan, yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadi bentrokan.
Hari Jumat kepala Dewan Keamanan Nasional Thailand (NSC) mengatakan pasukan Bersenjata Thailand siap dikerahkan untuk membantu polisi Thailand menjamin ketenangan dan ketertiban di Bangkok.Int
(Sumber Sygi.com)
