"November Presiden siap meluncurkan. Ini jadi role model. Ada tiga daerah, Batam, DKI (Jakarta), Surabaya," kata Asman usai MoU Mal Pelayanan Publik di Mapolda Kepri di Nongsa, Batam, Rabu (30/8).
Dengan adanya mal ini, masyarakat cukup kunjungi satu tempat untuk pengurusan berbagai hal. Seperti izin usaha, investasi, segala macam pajak, dan perizinan lainnya. Berbagai komponen akan membuka konter layanan di mal ini guna memudahkan akses masyarakat.
"Nanti paspor juga bisa di situ. Kantor Pertanahan akan buka di sana, saya sudah bilang ke Menteri ATR. Ke Kemenag juga saya minta, nanti KUA buka di situ sekalian," kata dia.
Asman mengatakan pelayanan publik ini menjadi kata kunci untuk meningkatkan ease of doing business (EODB) atau kemudahan berusaha Indonesia di mata dunia. Saat ini Indonesia berada di tingkat ke-91 dunia dalam hal kemudahan berusaha.
"Tingkat kepercayaan investasi terhadap Indonesia naik. Tingkat EODB jadi tingkat 91, terjadi kemajuan. Target pemerintah, tahun depan minimum peringkat 40," ujarnya.
Momentum Mal Pelayanan Publik ini jangan sampai terlewatkan, harus dimanfaatkan dengan baik. Agar pengurusan izin tidak lagi dalam hitungan hari, melainkan jam. Bahkan Presiden berpesan agar izin investasi, izin ekspor tidak boleh dipersulit.
"Ini sudah jadi modelnya dunia. Public service mall di Georgia dan Azerbaijan paling baik di dunia. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk memanfaatkan momentum yang ada. Mari kita bangun Kepri dengan terobosan, inovasi," kata politisi Partai Amanat Nasional ini.
Sementara itu Walikota Batam, Muhammad Rudi mengaku siap diberi tanggungjawab untuk membangun Mal Pelayanan Publik tersebut. Sesuai rencana Mal Pelayanan Publik akan menggunakan gedung Sumatera Promotion Centre yang berlokasi di Batam Centre.
Gedung tersebut milik Pemerintah Provinsi Riau yang saat ini disewakan pada pihak ketiga. Untuk sementara Pemerintah Kota Batam akan menyewa pada pihak ketiga tersebut. Setelah masa kontrak habis, gedung dikembalikan ke Pemprov Riau, baru kemudian minta dihibahkan ke Pemko Batam.
"Mal pelayanan diberi tanggungjawab pada kita. Akan kita siapkan. Mudah-mudahan November sudah jalan. Kita menyewa pada pihak ketiga. November dibangun, Januari jalan. Sudah dikaji BPKP, boleh. Nanti akan kita bongkar habis, kita rapikan dulu," kata Rudi.
Menurutnya kehadiran Mal Pelayanan Publik ini akan semakin memudahkan masyarakat dalam pengurusan berbagai hal. Karena di satu tempat sudah terkumpul semua layanan publik.
"Selama ini masing-masing. Dengan adanya mal pelayanan, berkumpul di situ. Kan lebih bagus, di situ ada semua. Masyarakat tinggal pilih," ujarnya.
Red./ MCB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar