Buruh PT KPK Mengadu ke DPRD Batam Terkait Kasus Yang Dialaminya - BURUH TODAY

Post Top Ad

Your Ad Spot

Senin, 14 Mei 2018

Buruh PT KPK Mengadu ke DPRD Batam Terkait Kasus Yang Dialaminya

Ketua PAC Pemuda Pancasila Batu Aji (Arpan Saragih) dan Perwakilan buruh saat di kantor DPRD kota Batam, beberapa hari lalu mengantarkan surat pengaduan.
BATAM - Sebanyak 15 buruh (Khairul Asmy CS) didampingi Organisasi Masyarakat PAC Pemuda Pancasila Batu Aji menyurati ketua DPRD kota Batam terkait kasus yang dialami yakni upah dibawah UMK, Kekurangan Upah Lembur dan status kerja yang tidak jelas selama bekerja bertahun-tahun.

Pantauan awak media ini, ada 6 orang perwakilan buruh didampingi ketua PAC Pemuda Pancasila Arpan Saragih dan jajarannya mendatangi kantor DPRD kot Batam, kedatangan mereka kekantor DPRD kota Batam itu untuk menemui ketua DPRD Batam Nuryanto untuk bertatap muka dan menjelaskan kronologis kasus yang mereka alami. Namun sayangnya ketua DPRD sedang tidak ada dikantor sehingga perwakilan para buruh yang didampingi ormas PAC Pemuda Pancasila tersebut menitipkan surat ke pegawai kantor DPRD Batam, yang sebelumnya direncanakan akan diberikan langsung pada ketua DPRD Batam.

"Bapak Ketua DPRD kota Batam, tolong nanti respon surat kami ini pak. Kami meminta agar bapak selaku ketua DPRD kota Batam mau membantu kami untuk menuntut hak-hak kami yang selama ini disunat, sebab upah yang kami terima jauh dibawah UMK, belum lagi upah lembur kami." ujar salah satu buruh, usai keluar dari gedung DPRD kota Batam beberapa waktu lalu.

Ketua PAC Pemuda Pancasila Batu Aji yang mendapingi para perwakilan para buruh tersebut mengatakan pihaknya akan selalu mendapingi para buruh dalam menuntut hak-haknya sebagaimana mestinya. Karena para buruh tersebut merupakan masyarakat Batu Aji, jadi pihak dari Ormas Pemuda Pancasila akan selalu berjuang membantu mereka untuk menegakkan kebenaran dalam menuntut haknya sesuai aturan yang berlaku.

"Mereka (15 buruh-red) itu masyarakat juga, dan kita dari ormas  Pemuda Pancasila akan selalu membela masyarakat yang tertindas." ucap Arpan Saragih, pada media ini.

Selain dari masyarakat yang tinggal di Tanjung Uncang, kata Arpan, mereka (15 buruh - red) tersebut merupakan anggota dari Pimpinan Anak Ranting Pemuda Pancasila Tanjung Uncang.

"Jadi wajar kita melakukan pembelaan terhadap anggota kita, apalagi itu terkait kesejahteraan mereka di tempat kerja yang diduga sengaja dilanggar manajemen untuk meraup keuntungan yang besar dan tidak memberikan hak-hak para pekerja," ucapnya dengan tegas.
Ini proyek yang di kerjakan para buruh di lokasi PT Cemara Intan Shipyard/PTASL Baru Tanjung Uncang.
Arpan pun berharap kepada ketua DPRD kota Batam setelah menerima dan membaca surat yang dilayangkan untuk segera memberikan waktunya melakukan RDP dengan memanggil pihak perusahaan, agar permasalahan yang dialami 15 buruh tersebut dapat terselesaikan.

"Harapan kami, kalau bisa DPRD kota Batam turun kelapangan dan melakukan sidak ke lokasi dimana para buruh bekerja (PT Cemara Intan Shipyard/PT ASL Baru). Sebab, informasi yang kami terima juga perusahaan itu banyak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yakni India Banglades," pungkasnya.

Sementara itu hingga berita ini di unggah, ketua DPRD kota Batam dan pihak manjemen PT KPK belum dikonfirmasi.

Editor : Redaksi
Liputan : Gordon.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad

Your Ad Spot